Menyingkap Tabir Dibalik Penghargaan Diberikan KPK-RI Kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Menyingkap Tabir Dibalik Penghargaan Diberikan KPK-RI Kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Oleh: Syaiful Hanif

Dharmasraya (Minangsatu) - Nama Kabupaten Dharmasraya semakin berkibar saja dikancah nasional. Walaupun terbilang daerah bungsu, dilahirkan dengan UU No : 38/2003, tentang pembentukan Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat, Dharmasraya booming di tingkat pusat, bahkan mengalahkan Dua saudara kembarnya.

Bahkan pada hari Kamis 12 Oktober 2023, nama Kabupaten Dharmasraya kembali bergaung. Pasalnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya H. Adlisman, S. Sos., M. Si, mewakili bupati, menghadiri undangan dari pihak KPK-RI, melalui Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, untuk menerima penghargaan sebagai pemerintah daerah terbanyak ke Dua diwilayah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Sertifikasi aset daerah tahun 2022.

Berjibun serta berderet nya penghargaan didapatkan pemimpin, maupun daerah. Telah mengangkat nama Kabupaten Dharmasraya dipuncak tertinggi. Ditambah bupatinya merupakan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Periode 2021-2026.

Nomenklatur wadah perkumpulan kepala daerah tingkat kabupaten se-Indonesia itu, dideklarasikan pada tanggal 30 Mei 2000 di Jakarta, dengan nama awal disebut Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSI).

Saat ini, ketua kelas Bupati Se-Indonesia  tersebut dipegang oleh Sutan Riska Tuanku Kerajaan, merupakan Bupati Kabupaten Dharmasraya. Tidak terbantahkan, bendera daerah dipimpin Raja Muda Koto Besar itu, berkibar dipuncak gunung ekpres bangsa. Secara tidak langsung, Provinsi Sumatera Barat juga mendapat imbas nama baik.

“Alhamdulillah Kabupaten Dharmasraya, mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari KPK. Dinilai, daerah terbanyak kedua menyelesaikan sertifikasi aset,” sebut Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya H. Adlisman., S. Sos., M. Si.

Penerbitan sertifikat aset daerah, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas seluruh aset daerah. Manfaat bagi daerah adalah, untuk menutup celah penyelewengan aset milik pemerintah Daerah.

Pencapaian keberhasilan ini, tidak lepas dari peran serta semua pihak. Mulai dari dinas Perkimtan, Badan Keuangan Daerah (BKD) serta organisasi perangkat daerah (OPD) tercatat sebagai pengguna aset, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dharmasraya.

Peran serta Ninik Mamak pemangku adat se-Dharmasraya juga sangat besar. Pasalnya, beberapa aset daerah. Berupa tanah, sebelumnya dalam penguasaan adat. Dengan kerelaan hati, dan memiliki kesadaran tinggi di hibahkan menjadi aset Pemkab Dharmasraya.

“ Tujuannya, tidak lain demi terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” terang Adlisman.