Melalui Video Conference, DPRD Gelar Sidang Paripurna Penyampaian LKPj Wali Kota Payakumbuh

Payakumbuh (Minangsatu) - Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunaz yang didampingi Asisten II Elzadaswarman serta Kabag Pemerintahan Erwan melaksanakan video conference dalam rangka rapat paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Payakumbuh terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Payakumbuh tahun Anggaran 2019 di Aula Randang, Selasa (21/04).

Rapat paripurna tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Wulan Denura beserta Anggota DPRD Kota Payakumbuh, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kota Payakumbuh.

Dalam penyampaian Rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Payakumbuh Tahun 2019 Juru Bicara DPRD Kota Payakumbuh Ahmad Rida mengatakan secara umum rekomendasi DPRD Kota Payakumbuh memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh atas segala upaya dan pencapaian untuk peningkatan kebutuhan pokok serta mensejahterakan masyarakat Payakumbuh

"Berbagai prestasi telah diraih dalam hal itu, dan kami ucapkan terimakasih," kata juru bicara Ahmad Rida.

Atas Segala Pencapaian Pemko Payakumbuh tersebut dan untuk terus meningkatkan prestasi DPRD Kota Payakumbuh melalui Jubir Ahmad Rida memberikan beberapa saran dan masukan kepada Pemko Payakumbuh.

"Diharapkan Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah harus mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Daerah, rencana strategis pemerintah daerah, hasil efaluasi pemerintah daerah atas kinerja tahun sebelumnya serta perkembangan terkini," ucapnya

Menanggapi hal itu Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunaz mengucapkan terimakasih kepada DPRD Kota Payakumbuh yang telah membahas LKPJ Wali Kota Payakumbuh 2019.

"Semoga masukan dari Legislatif ini dapat kami gunakan sebagai bahan untuk melaksanakan tugas-tugas eksekutif pada masa mendatang," kata Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunaz.

Selanjutnya atas masukan dan saran dari DPRD Kota Payakumbuh Erwin Yunaz menyebutkan akan segera menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk segera mempelajari rekomendasi dari DPRD guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

"Tentunya hal ini harus diikuti dengan terjalinnya komunikasi timbal balik disertai adanya keterbukaan diantara pihak dalam penyelesaian segala permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat," pungkas Wawako.