Masyarakat Menunggu Selesainya Jalan Kambang - Muaro Labuah

Padang (Minangsatu) - Tokoh masyarakat Solok Selatan dan tokoh masyarakat Pesisir Selatan meminta pembangunan jalan Kambang - Muara Labuh, dilanjutkan karena jalan dapat digunakan sebagai jalur evakuasi untuk mengatisipasi terjadinya tsunami di daerah pesisir pantai. "Kita mendesak Menteri Lingkungan Hidup RI, agar memberikan izin dalam bidang lingkungan, agar pembangunan jalan Kambang- Muara Labuh dilanjutkan," ujar Datuk Itam di DPRD Sumbar, Jumat, 29 Januari 2021.

Menurut Datuk Itam, pembangunan jalan yang menghubungkan dua kabupaten antara Solok Selatan dan Pesisir Selatan di Sumbar memiliki sejarah panjang, karena nenek moyang kedua daerah sejak lama telah menggunakan jalan tersebut. "Kondisi jalan sudah tembus, masyarakat sudah berjalan kaki dan sering dilewati," ujar Datuk Itam sembari menambahkan pihaknya meminta pembangunan infrastruktur jalan untuk diaspal.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Sumbar asal partai Nasdem, Bakri Bakar, mengatakan pembangunan jalan Kambang - Muara Labuh sudah menjadi kebutuhan masyarakat. "Kita dapat menggunakan jalan sebagai jalur evakuasi masyarakat, karena Sumbar rawan bencana gempa dan Kabupaten Pesisir Selatan rawan tsunami," ujar Bakri Bakar

Dikatakan Bakri Bakar, pihaknya bersama Gubernur Sumatera Barat bakal menindaklanjuti aspirasi masyarakat kabupaten Solok Selatan dan Pesisir Selatan. "Pembangunan jalan dapat memperkuat hubungan sosial dan budaya antara kedua kabupaten serta merupakan dambaan bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut Bakri Bakar, berdasarkan informasi panjang jalan Kambang- Muara Labuh lebih kurang 60 km. Kondisi jalan sudah diaspal lebih kurang 25 km, maka masih perlu dilanjutkan pembangunan jalan ini. "Kita bakal bekerja secara sungguh-sungguh menerima aspirasi masyarakat kedua kabupaten ini, karena jika kita tidak bekerja sungguh-sungguh hasil tidak optimal," ujar Bakri Bakar

Tampak rapat dihadiri Ketua Komisi V DPRD Yusuf Abit, Mario Syahjohan, Sekwan DPRD Sumbar, Raflis dan tokoh masyarakat kedua kabupaten.