Mahyeldi Apresiasi Polda Sumbar, Gelar Diskusi Bersama Ulama Dan Organisasi Keagamaan, Membahas Pandemi Covid-19

Padang (Minangsatu) - Penularan Covid-19 di Sumatera Barat perlu diatasi bersama dan membutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya pemerintah yang langsung bertindak melakukan penanganan Covid-19 tetapi juga seluruh unsur yang terlibat dalam Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19.

Menyikapi hal itu, Kepolisian Daerah Provinsi Sumbar mengadakan pertemuan Diskusi Peran Ulama dan organisasi keagamaan bersama unsur Aparatur Pemerintah dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19 di Sumbar, di Aula Mapolda Sumbar, Kamis (27/5/2021).

Diskusi ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Toni Harmanto, yang dihadiri oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wagub Sumbar Audy Joinaldy, Danrem 032/Wirabraja Brigadir Jenderal TNI Arief Gajah Mada, para rektor perguruan tinggi, ulama, organisasi agama, serta para pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar.

Gubernur Sumbar menyambut baik pertemuan yang diinisiasi oleh Kapolda Sumbar dan terus terjun langsung dalam pengawasan dan penindakan dalam rangka pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat dirasakan pengaruhnya. "Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat membantu dalam menangani masalah Covid-19,” kata Gubernur Mahyeldi.

Gubernur Sumbar mengatakan penyebaran kasus Covid-19 masih terus terjadi saat ini. Bahkan mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Karenanya perlu terus ditingkatkan pengawasan protokol kesehatan. “Tidak hanya di pusat pusat keramaian, pasar, bahkan di pondok pesantren pun pernah terjadi penularan Covid-19, perlu kita tingkatkan pengawasannya, dan semua titik yang banyak dikunjungi masyarakat," ucapnya.

Menurut Gubernur Mahyeldi, dalam beberapa pekan ini angka masyarakat yang terkena Covid-19 terus meningkat. Karena itu, perlu penguatan kembali Nagari Tageh di tingkat level mikro yaitu RT/RW, desa, kampung dan Nagari, agar mampu menekan angka penyebaran Covid-19. "Adanya Nagari Tageh bisa mendorong masyarakat lebih taat dan tertib dalam menjalankan protokol kesehatan di lingkungannya seperti menjalankan Prokes 3M itu sendiri dan ditambah lagi dengan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment)," tukasnya.

Mahyeldi menjelaskan bahwa sebelumnya pemprov Sumbar telah meluncurkan mobile swab test. Langkah ini guna memudahkan menjangkau masyarakat dalam mempercepat penanganan Covid-19. "Saat ini, Pemprov Sumbar memiliki 12 mobil swab PCR keliling yang sudah beroperasi. Kita berencana akan menambah lagi beberapa unit di daerah sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19," sebut Mahyeldi.

Selain menambah pengadaan mobil PCR, Pemprov Sumbar juga perlu untuk menambah laboratorium. Saat ini hanya 2 laboratorium untuk testing Covid-19, yaitu di Unand Padang dan di Baso, Kabupaten Agam. "Nanti kita akan melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi. Barangkali laboratorium di UNP bisa kita manfaatkan," tuturnya.

Gubernur juga merespons rencana revisi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Sumbar. "Terhadap usulan tersebut nanti bisa terlaksana dengan DPRD Sumbar akan menjadi masukan untuk kita revisi, karena kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan masih kurang," imbuhnya.

Soal Physical Distancing (menjaga jarak), Mahyeldi, menilai masih rendah kesadaran masyarakat. Dalam melakukan aktivitas dimana saja hendaknya menjaga jarak, karena dengan menjaga jarak sangat penting untuk mencegah penyebaran virus corona. Tidak hanya itu, untuk memutuskan rantai penyebaran Covid-19, masyarakat juga dihimbau untuk tetap menggunakan masker, dan mencuci tangan untuk melawan Corona virus. "Kita akan menugaskan para ASN menyebar di pasar, mal dan juga masjid-masjid untuk melakukan pengawasan. Sehingga jika ada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan bisa langsung diingatkan dan beri tahu bahaya Covid-19," ungkapnya.

Tugas Satpol PP yang dibantu oleh Polri dan TNI, serta instansi pemerintah lainya terus melakukan patroli, khususnya tempat makan dan restoran yang tidak menerapkan protokol kesehatan. "Kalau sudah tiga kali melanggar protokol kesehatan langsung ditindak tegas. Berikan sanksi, kita tidak lagi toleransi, ini menyangkut kesehatan kita bersama," tegas Mahyeldi.

Di awal acara Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Toni Harmanto, menyampaikan bahwa jumlah kasus positif Covid-19 di Sumbar mengalami lonjakan dalam beberapa bulan terakhir. "Secara kelembagaan pihaknya mendukung penuh pengetatan protokol kesehatan. Kita akan terus mengawasi dan menindak apabila ada pelanggaran terhadap Perda AKB, mengingat saat ini hampir semua daerah zona orange dan kuning, bahkan Kabupaten Agam sudah zona merah," ungkap Kapolda Sumbar.

Pada kesempatan hadirnya para ulama, Kapolda Sumbar mengajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat merubah budaya baru dan mengusulkan ke Pemprov Sumbar untuk merevisi Perda Nomor 6 tahun 2020 tersebut. Perda Nomor 6 tahun 2020 masih kurang efisien dalam kondisi sekarang, kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan masih kurang. Bahkan, separuh masyarakat Sumbar sudah terjaring razia atau operasi yustisi penegakan Perda AKB sejak direalisasikan. Masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tidak jaga jarak. "Nantinya kita akan berlakukan beberapa sanksi bagi pelanggar Perda dengan tindakan tegas lagi, agar kepatuhan terhadap protokol kesehatan lebih maksimal lagi.

Selanjutnya Kapolda Toni Harmanto, memberikan apresiasi kepada jajaran Polres yang terus bersama-sama berkolaborasi bersama instansi pemerintah. Dikatakan, dinamika perkembangan penyebaran Covid-19 harus menjadi perhatian masyarakat, agar memberikan dampak pengurangan Covid-19 di Sumbar.