Laporan Pertanggungajawaban Bupati Dharmasraya Disampaikan Ke DPRD Setempat

DHARMASRAYA (Minangsatu) - Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017, dalam Rapat Paripurna DPRD yang dilaksanakan di ruang sidang kantor DPRD, Senin (9/7/2018).

Pada kesempatan itu hadir pimpinan DPRD Dharmasraya, St Budi Sanjoyo, Ampera Dt Labuan, serta para anggota dewan. Selain itu juga tampak hadir, kepala kantor, dinas instansi dil ingkungan pemkab setempat.  

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Bupati menyampaikan, laporan keuangan yang dilampirkan pada penyampaikan Ranperda ini adalah laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 yang telah disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Barat.

Pemeriksaan oleh tim BPK RI pada bulan April hingga Mei Mei 2018 lalu, memperoleh hasil Opini, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Ini merupakan prestasi yang ketiga kalinya bagi Kabupaten Dharmasraya," terang Sutan Riska.

Secara garis besar Raja Muda Koto Besar itu menjelaskan , pendapatan daerah dari target Rp 976.912.734.168,- terealisasi sebesar Rp 949.023.480.858,- atau 97,15 persen.

Belanja daerah, dari anggaran sebesar Rp 955.128.039.744,- terealisasi sebesar Rp 935.591.361.565,- atau 94,02 persen.

Pembiayaan daerah dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 21.931.305.575,-dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 3.716.000.000,- sehingga pembiyaan netto menjadi sebesar Rp 18.215.305.575. Kemudian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp 31.647.424.869. 

(Syaiful Hanif)