Kukuhkan Dewan Pendidikan Sumbar, Gubernur Mahyeldi: Dunia Pendidikan Tak Boleh Terganggu Oleh Politik

Kukuhkan Dewan Pendidikan Sumbar, Gubernur Mahyeldi: Dunia Pendidikan Tak Boleh Terganggu Oleh Politik

Padang (Minangsatu) - Gubernur Sumbar H. Mahyeldi Ansyarullah menegaskan, dunia pendidikan tak boleh terganggu oleh politik.

"Datang dan perginya politik tidak boleh mempengaruhi pendidikan. Pendidikan jangan dipolitik-politikkan," kata Gubernur Mahyeldi ketika mengukuhkan Dewan Pendidikan Sumatera Barat, Jumat (25/7)  di auditorium kantor Gubernur Sumbar jalan jenderal Sudirman Padang.

Pada kesempatan, hadir Kabid Humas Polda Sumbar Kombes ( Pol ) Susmelawati, Kadis Pendidikan H. Barlius MM, dan jajaran, Musyawarah Kepala Kepala Sekolah (MKKS), ketua PGRI, ketua MUI Sumbar dan beberapa tokoh Pendidikan Sumbar lainnya.

Gubernur Mahyeldi menaruh harapan, Dewan Pendidikan berperan menjaga dunia pendidikan Sumbar dari intervensi politik.

"Saya tidak biarkan pendidikan Sumbar ini dicampuri politik politik, karena itu kita berharap Dewan Pendidikan dapat menjaga dunia pendidikan agar jangan dijadikan objek politik. Karena itu pula saya setuju kalau Rektor tidak dipilih oleh Menteri Pendidikan," kata Mahyeldi.

Disisi lain, Gubernur Sumbar melihat sejauh ini Dinas Pendidikan dibawah Barlius relatif tidak ada permasalahan serius, selain soal Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPNB).

"Dewan Pendidikan dapat memberikan masukan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan SPNB terutama turut menjaga stabilitas dari intervensi dan penekanan anggota dewan, bupati dan walikota" jelas Gubernur Sumbar.

Selain SPNB,  dinas Pendidikan ini tidak ada masalah. Karena itu dirinya tidak pernah datang ke Dinas Pendidikan. Sebanyak itu kantor Dinas Propinsi Sumbar, kantor Dinas Pendidikan diakui Mahyeldi jarang dikunjungi, karena tak ada masalah yang berarti.

Sementara ketika ada masyarakat yang memprotes karena masalah SPNB,  secara pribadi Mahyeldi memandang positif.

"Itu tandanya masyarakat dan orang tua murid kita ingin sekali anaknya bersekolah" ujar Gubernur Sumbar.

Pada kesempatan, Gubernur Sumbar meminta, Dewan Pendidika agar ikut melindungi hak hak guru, seperti kenaikan pangkat, kesejahteraan dan hak hak lainnya. Dewan Pendidikan bahkan bisa juga mengingatkan agar guru tidak terjerat hutan piutang. 

Kata Mahyeldi, keuangan guru juga dikontrol, jagan sampai guru minjam sana minjam sini.

"Saya pernah berhentikan Kepsek yang banyak hutang. Dia harus cari tambahan lain, sehingga tugasnya disekolah tidak dilaksanakan. Karena itu Kadis dan Capdin tolong diawasi juga keuangan guru guru" tegas Mahyeldi.

Menurut Gubernur Sumbar,  Dewan Pendidikan memiliki beberapa tugas utama, yaitu memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan, dan mediasi dalam bidang pendidikan. Mereka berperan sebagai wadah perwakilan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

"Dewan Pendidikan memberikan dorongan, saran dan masukan kepada pemerintah, sebagai aspirasi masyarakat. Bukan hanya saran, kritikan juga boleh, pemerintah butuh kritikan, pak Kadis juga" kata Buya Mahyeldi.

Gubernur Sumbar sampai pada kesimpulan itu, karena Dewan Pendidikan secara yuridis formal telah memiliki dasar dan dibutuhkan untuk pendidikan. Karena itu Gubernur Sumbar mengeluarkan SK Dewan Pendidikan.

"Karena Dewan Pendidikan ini sudah kita SK kan , kita kukuhkan pula, maka konsekwensi adalah anggaran. Pak Kadis harap dianggarkan agar dewan ini bisa bekerja " kata Gubernur yang disambut tepuk tangan hadirin.

Adapung pengurus Dewan Pendidikan Sumbar masa bakti 2025-2030 yang dikukuhkan berdasarkan SK Gubernur Sumbar, sebanyak  13 orang terdiri dari para profesional, praktisi dan pemerhati pendidikan. Mereka adalah Dr.Rahmawati , M.Ag  (Ketua), Abinul Hakim S Pd.M.Si (Sekretaris), Dra Yenni Puti MM, (Bendahara)

Kemduian sebagai adalah Prof Dr. Zainal Asril M.Pd , Drs Munandar Kasim, M.Kom, CRGP, CACP, Dr.Alfroki Martha , M Pd, Drs M.Khudri. M Pd, Suindra, S.Pd MM, Yuyu Mulyati S Pt. M.Pd, Dr Irsyad M.Pd, Ambra Warda, S.Pd, MM, Ardiles SE, dan Dr.Mukhlidi Muskhir. S.Pd, M Kom.