Kota Bukittinggi Masuk Nominator Penerima Anugerah Pandu Negeri 2019

Bukittinggi (Minnagsatu) -  Kota Bukittinggi menjadi salah satu Nominator yang akan menerima Anugerah Pandu Negeri 2019. Hal ini ditandai dengan diterimanya Undangan dan Pemberitahuan oleh Yayasan Pengembangan Tata Kelola Indonesia melalui Indonesian Institute for Public Governance (IIPG), yang ditujukan kepada Wali Kota Bukittinggi M. Ramlan Nurmatias, dengan undangan nomor 60/IIPG-APN/X/2019 tertanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh ketua umum IIPG 2019 Sigit Pramono.

Anugerah Pandu Negeri (APN) merupakan ajang pemberian penghargaan tahunan untuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia yang memiliki kinerja dan tata kelola terbaik, serta pemimpin inovatif yang berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosia-ekonomi melalui reformasi tata kelola.

IIPG telah melakukan penilaian kinerja terhadap 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 99 Kota di Indonesia yang meliputi aspek tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, kinerja pengembangan manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategic serta pimpinan yang inovatif.

Wali Kota Bukittinggi M. Ramlan Nurmatias, mengucapkan terima kasih kepada tim independen yang telah melakukan penilaian pada Kota Bukittinggi sehingga Bukittinggi termasuk salah satu Nominator penerima APN 2019 pada acara Anugerah Pandu Negeri 2019 dengan tema "Membangun Tata Kelola dan Budaya Pemerintahan yang Bersih”, yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober 2019 bertempat di Auditorium Binakarma, Hotel Bidakara Grand Pancoram, Jakarta.
“Masuknya Bukittinggi sebagai nominator APN ini menunjukkan bahwa Pemko Bukittinggi telah bekerja dengan baik untuk kemajuan Bukittinggi, hal ini juga sekaligus sebagai cambuk bagi Pemko Bukittinggi dalam melakukan pembenahan-pembenahan, menjaga pemerintahan yang bersih dengan tata kelola pemerintahan yang baik serta sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya, Sabtu (19/10/2019).

Sesuai informasi panitia acara penganugerahan tersebut akan turut dihadiri oleh Prof. Dr. H. Boediono, M.Ec selaku Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014, Ketua Dewan Penasehat IIPG, beserta Tjahjo Kumolo, SH selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.