KI Sumbar Launching Monev KIP 2026

Padang, (Minangsatu) - Komisi Informasi Sumatera Barat melaunching Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang dibuka Gubernur Sumbar diwakili Sekda Arry Yuswandi. 

Kegiatan yang diselenggarakan di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (04/06/26), Pemerintah Kabupaten Solok dihadiri Asisten Administrasi Umum Eva Nasri dan Kadis Kominfo Kabupaten Solok Susi Sofianti Saidani dan Kabid PIPS Baitul Azwar.

Ketua Komisi Informasi Sumbar, Idham Fadhil, mengatakan pelaksanaan Monev merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

"Tahun ini ada 461 badan publik yang mengikuti Monev. Mereka berasal dari pemerintah kabupaten dan kota, OPD Pemprov Sumbar, sekolah, perguruan tinggi, BUMD, pemerintahan nagari hingga instansi vertikal seperti kepolisian, pengadilan, KPU, Bawaslu, BPS dan BPN," ujar Idham.

Ia menyebut jumlah peserta meningkat dibanding tahun lalu yang mencapai 429 badan publik. Dari jumlah tersebut, 101 badan publik berhasil meraih predikat informatif. "Kami berharap tahun ini jumlah badan publik yang meraih predikat informatif semakin banyak," katanya.

Sementara Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Solok, Eva Nasri, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

"Monitoring dan evaluasi ini menjadi momentum bagi seluruh badan publik untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi. Pemerintah Kabupaten Solok siap mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ujarnya.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Solok berharap dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik serta mempertahankan komitmen dalam memberikan pelayanan informasi yang prima kepada masyarakat.,"tukuknya mengakiri. (*)