Ketua Monev KISB Tebar Warning, Tanti : Hasil Penilaian Dilaporkan Ke Mendagri

Padang (Minangsatu) - Monev Komisi Informasi Sumatera Barat (KISB) terus berlangsung, saat ini penilaian tahap ketiga yaitu visitasi. "Vistasi dilakukan untuk menguji fakta dokumen dimiliki PPID badan publik atas isian quisioner dan website resmi mereka," ujar Ketua Monev, Tanti Endang Lestari, Selasa (16/11/2021) di Padang.

Ditanya wartawan imbas dari hasil Monev itu selain anugerah apalagi? Tanti memastkan Monev Badan Publik 2021 akan membuat laporan dan rekomendasi. "Kita akan rekomendasikan ke atasan badan publik. Kalau Pemerintah Kota dan Kabupaten hasil penilaiannya termasuk yang tidak informatif dilaporkan ke Mendagri cq PPID Utama Kemendagri dan bupati dan walikota bersangkutan," ujar Tanti mewarning.

Alasannya sederhana saja UU 14 tahun 2008 tidak UU kemarin sore saja, apalagi Mendagri punya Pemendagri 3 tahun 2017 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Kemendagri dan Pemerintah Daerah. "Gimana tuh kalau masih ada juga pemerintah kota dan kabupaten yang cuek aja," ujar Tanti.

"Hasil penilaian ini termasuk OPD Pemprov Sumbar tak mengembalikan quisioner kita laporkan ke Pak Gubernur dan Pak Wagub serta Ketua DPRD Sumbar, karena keterbukaan informasi di Pemprov Sumbar tidak kerja sendiri PPID Utama, tapi harus ada sinergi PPID Pembantu dan PPID Utama," ujar Tanti. Sedangkan BUMN maupun instansi vertikal, KISB juga akan melaporkan ke pimpinannya di Jakarta.

"Keterbukaan Informasi Publik harus menjadi perubahan paradigma dan budaya dalam menjalankan informasi publik di badan publik. Presiden Joko Widodo tegas mengatakan kalau keterbukaan adalah keharusan," ujar Tanti.