Ketua KPK RI, Firli Bahuri, Serahkan Penghargaan Pada Pemko Padang Panjang

Pd. Panjang (Minangsatu) - Berkat keseriusan jajaran Pemko Padang Panjang mengelola pemerintahan secara transparan dan akuntabel, akhirnya membuahkan hasil positif. 

Hasil positif tersebut, dibuktikan atas diterima nya tiga penghargaan sekaligus  dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Dua dari tiga penghargaan diberikan KPK, diperoleh Pemko. Sedang satu penghargaan, itu diperokeh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang Panjang.

Tiga penghargaan untuk Padang Panjang ini, diserahkan Ketua KPK RI, Komjen Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si, Selasa (21/6/2022) kemaren, kepada Wali Kota Padang Panjang diwakili Wakil Wali Kota, Drs. Asrul. 

Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di forum Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Sumatera Barat,  bertempat di Auditorium Gubernuran Sumbar. 

Kategori penghargaan diterima Pemko, berupa  Monitoring Center Prevention (MCP) Tahun 2021 Tertinggi II Wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan skor 91.10.

Kategori berikut, Pemulihan  dan Penertiban Aset Tahun 2021, Realisasi Sertifikat Tanah Tertinggi II di Wilayah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 43 sertifikat.

Sedangkan,BPN Padang Panjang, keberhasilannya  meraih peringkat II terkait Penerbitan Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Kata Wawako Asrul, prestasi yang diraih Kota Padang Panjang  menjadi bukti kerja sama yang baik seluruh ASN dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Padang Panjang. 

"Terima kasih atas apresiasi dari KPK, semoga prestasi ini dapat kami tingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya,” ujar Asrul.

Ditambahkannya, penghargaan yang telah berhasil diraih ini jangan sampai membuat kita berpuas diri. Tetapi, jadikan penghargaan sebagai cambuk untuk meningkatkan kinerja dimasa masa mendatang, tambahnya. 

Ketua KPK RI, Firli Bahuri menegaskan, Kepala Daerah memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Dikesempatan ini, saya mengapresiasi Pemerintah Daerah di Sumbari. 

"Dari data yang saya temukan, tindak pidana korupsi asal Sumbar  ditangani KPK termasuk dalam kategori rendah. Mudah mudahan ke depan, tak ada kasus korupsi di ranah Minang ini," harap Firli. 

Sementara Kepala DPPKAD Kota Padang Panjang, DR Winarno Dahlan, SE, ME pada Minangsatu. com, Kamis (23/6/2022) kemaren menambahkan, keberhasilan diperoleh adalah keberhasilan bersama seluruh OPD di jajaran Pemko. 

"Terutama dalam menciptakan sistim Pemerintahan yang bersih dan transparan. Mudah mudahan, prestasi ini bisa terus kita tingkatkan demi kemajuan Kota Padang Panjang ke depan," sebut Winarno.(*)