Ketua DPRD Sumbar, Supardi, Minta Pemprov Sumbar Tambah Lokasi Karantina Karena Warga Yang Positif Covid 19 Makin Banyak

Padang (Minangsatu) - Dengan meningkatnya penderita Corona, atau masyarakat yang terpapar Covid-19 di Sumatera Barat, bahkan 4 daerah sudah masuk zona merah dan 12 daerah masuk zona oranye, perlu adanya penambahan tempat karantina bagi masyarakat yang terpapar.

Hal tersebut disampaikan ketua DPRD Sumbar Supardi, pada media Minggu (4/10/2020), ketika menyikapi kondisi hasil tracking setiap harinya terhadap masyarakat, baik yang masuk maupun keluar Sumbar.

Supardi menegaskan, dengan pesatnya penambahan jumlah positif, maka perlu antisipasi pemerintah provinsi yang berkoordinasi dengan kabupaten dan kota, untuk menambah tempat penyembuhan atau karantina penderita Covid-19.

Sumbarprov.go.id melansir informasi Covid-19, hari Minggu (4/10/2020) mencatat terjadi penambahan warga yang positif Covid-19, sebanyak 188 orang, sehingga total menjadi 6.869 orang. Data terakhir juga menghitung Positivity Rate (PR) Sumbar, sudah mencapai 4,11%. Mendekati PR yang ditetapkan WHO, yakni 5% (perbandingan jumlah sample yang diperiksa dengan angka positif). Jubir Pencegahan dan Penanganan Xpvid-19 Sumbar, Jasman, mengingatkan terdapat 4 zona merah di Sumbar, yaitu kota Padang, kota Sawahlunto, kabupaten Padang Pariaman dan kabupaten Agam. 

Sementara zona oranye 12 daerah, Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, kota Solok, kab. Pasaman, kab. Limapuluh Kota, kab. Solok, kab. Tanah Datar, kab. Sijunjung, kab. Pessel, kota Pariaman dan kab. Dharmasraya. 

Zona kuning hanya 3 daerah, kab. Solok Selatan, kab. Pasaman Barat dan kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi, mengingatkan pemerintah provinsi jangan lagi berkutat dan beralasan soal dana untuk penambahan tersebut, karena untuk kepentingan masyarakat DPRD Sumbar siap untuk membackup, khususnya dalam alokasi anggaran.

Selain penambahan tempat karantina, Supardi meminta pemprov serta pemkab dan pemko, membuat standar operasional pelaksanaan (SOP) isolasi mandiri, bagi masyarakat yang terpapar, agar tidak menularkan pada keluarga lainnya dalam satu rumah.

Kediaman atau rumah yang layak untuk dijadikan tempat isolasi mandiri, harus memiliki MCK sendiri dalam kamar orang yang melakukan isolasi, sehingga ia tidak meninggalkan tempat dan berbaur dengan penghuni rumah lainnya, baik anak, istri atau siapa saja yang ada dalam rumah tersebut, sehingga tidak menularkan pada penghuni yang sehat atau negatif.

"Saya menghimbau pada pemprov untuk berkordinasi dengan pemko dan pemkab se-Sumbar, agar menambah tempat karantina pada masyarakat yang terpapar, karena situasi menunjukkan perkembangan pesat dan perlu antisipasi. Selain itu perlu adanya SOP jelas bagi yang positif jika ingin isolasi mandiri, sehingga tidak menularkan pada penghuni lainnya yang ada dalam satu rumah," tegas Supardi. 

Dia juga meminta, agar pemprov tegas melarang seseorang untuk isolasi mandiri, jika standarisasi kediamannya tidak sesuai dengan protokol kesehatan, akan sulit memutus mata rantai penyebaran, jika yang terpapar masih tetap melakukan komunikasi dan interaksi sosial meskipun dengan keluarga.

"Jika ada lagi gedung pemerintah, masih banyak wisma atau penginapan lain bisa disewa untuk lokasi karantina, dan bagi masyarakat yang tidak memiliki fasilitas layak untuk isolasi mandiri maka pemprov tegas membawa ke lokasi karantina," ujar Supardi lagi.

Corona bukan politis, tapi nyata dan sudah banyak yang terpapar. Untuk itu semua pihak harus mendukung pengentasannya, sehingga Sumbar khususnya dan Indonesia umumnya bisa kembali normal, masyarakat dapat beraktifitas tanpa rasa takut dan mencekam.