Ketika HC Bicara Sejarah Di ILC

Minangsatu - Konteks pembicaraan Hasril Chaniago (HC) di Indonesia Lawyer Club (ILC), Selasa (8/9), adalah berkaitan dengan polemik pernyataan Puan Maharani saat membagikan SK dukungan PDIP terhadap calon kepala daerah. Antara lain penyerahan SK untuk pasangan Mulyadi-Ali Mukhni yang akan maju di Pilkada Sumbar. 

Puan berbicara dalam konteks politik, khususnya Pilkada, sehingga saat mengumumkan dukungan buat Mulyadi-Ali Mukhni, dia menyerukan harapan,"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila."

Dalam konteks politik, tentu pernyataan ini adalah sebuah penegasan sekaligus harapan terhadap Mulyadi-Ali Mukhni, berkenaan dengan dukungan Sumbar terhadap Negara Pancasila. 

Kata "memang", dalam konteks ini bermakna "ingin memastikan", mungkin disebabkan "ada keraguan", atau?

Seperti diketahui, dalam hal perkataan, sebenarnya tiada seorang pun yang berbicara "di ruang hampa". Pasti ada background macam-macam, yang sifatnya personal, sebagai latar dari sebuah perkataan. Ada latar dari sebuah pernyataan.

Dan, seperti pengakuan Ustadz Abdul Somad (UAS) yang juga berbicara secara daring pada ILC itu, secara tekstual tentu hanya yang bersangkutan (Puan) yang mengetahui pasti apa maksud pernyataannya tersebut.

Karena viral, ILC pun mengangkatnya dalam diskusi berjudul "Sumbar Belum Pancasilais?"

Dihadirkanlah sejumlah tokoh Minang dalam talk show yang dipandu wartawan senior, Karni Ilyas itu.

Dalam konteks "Sumbar Belum Pancasilais?", HC--antara lain bicara tentang sejarah dikaitkan dengan betapa independen dan egaliternya orang Minang, sehingga dalam satu keluarga bisa saja terjadi perbedaan ideologi. Dan itu biasa saja terjadi--menyinggung bahwa Arteria Dahlan (AD) adalah cucu Bachtarudin, pendiri PKI di Sumbar. 

Tentu, dalam konteks ini, HC hanya ingin memperkaya informasi dalam rangka menjawab pertanyaan yang menjadi judul ILC malam itu. 

Anda sudah tahu itu. Dan anda pun sudah tahu, hari-hari ini pergunjingan berbelok pada "benarkah AD cucu pendiri PKI?"

Secara konteks, dapat dipahami bahwa HC hanya dalam posisi "memperkaya informasi" untuk menjawab "Sumbar Belum Pancasilais?". 

Jika sekarang muncul konteks baru, misalnya mempertanyakan hubungan kekerabatan AD dengan Bachtarudin, itu tentu hanyalah merupakan perjalanan saja dari satu konteks ke konteks lain. 

Ternyata tiada konteks yang tunggal. Kehidupan adalah perjalanan konteks ke konteks.