Kerjasama Dengan IPB, Gubernur Mahyeldi Ingin Sumbar Berikan Harga Daging Ekonomis Di Pemerintahan Jokowi

Bogor (Minagsatu) - Dalam memacu percepatan pembangunan Sumatera Barat, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian dengan segala perangkatnya. Pemerintah memerlukan kekuatan kolaborasi dan networking dengan akademisi, komunitas, pengusaha, dan media jika ingin sukses membangun masyarakatnya.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam acara Penandatangan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Antara Pemerintah Provinsi (pemprov) Sumbar dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam Sinergi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di IPB Bogor, Selasa (13/4/2021).

Hadir dalam kesempatan tersebut Rektor IPB Prof. Dr. Arif Satria, SP, M.Si, Wagub Sumbar  Ir. Audy Joinaldy, S.Pt., M.Sc., M.M., IPM, ASEAN.Eng, Dekan Fakultas Institut Pertanian Bogor, Ketua Umum DPD Himpunan Alumni IPB Sumatera Barat, Nurul Amri, dan beberapa Kepala SKPD terkait di lingkungan pemprov Sumbar.

Gubernur mengapresiasi kerjasama pemprov Sumbar dengan IPB dalam rangka membangun potensi daerah sehingga mampu memberikan karya terbaik untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. "Hari ini kita saksikan tandatangan kerjasama di sektor peternakan antara Dinas Pertenakan Sumbar dengan IPB dimana Sumbar memiliki lahan perternakan di Air Runding, seluas 2000 ha  dan Padang Mengatas Payakumbuh 280 ha, ada rumah potong hewan modern dan produksi bibit semen beku 150 ribu straw. Dan tentunya dengan semua potensi ini Sumbar bersama IPB diharapkan dapat memberikan hasil karya terbaik dengan harga daging ekonomis terjangkau bagi masyarakat dalam pemerintahan Joko Widodo," seru Mahyeldi bersemangat.

Ditambahkan, di era globaliasasi dimana informasi dapat diakses dengan begitu mudahnya, maka interaksi dengan lingkungan sekitar harus dibina untuk memajukan potensi masing-masing. Karena itu kerja sama yang baik antardaerah dan antarnegara di lingkup regional maupun global perlu dibangun berdasarkan skala prioritas masing-masing.

"Dengan pemahaman dan penguasaan aspek kerja sama yang baik, maka kerja sama dapat menjadi salah satu potensi untuk mendukung dan mengisi celah pembangunan yang belum dapat dipenuhi seutuhnya oleh Pemerintah, baik untuk program pembangunan di level nasional maupun untuk pembangunan di level daerah," ungkap Mahyeldi.

Pertumbuhan generasi milenial dan generasi Z secara revolusioner mengubah cara pandang kita dalam bekerja. "Dunia semakin dinamis, kehidupannya semakin kompleks, kebutuhannya semakin beragam, ritme kerja semakin mobile dan cepat, serta tantangannya semakin tinggi dan intens. Dimana Pemerintah Daerah harus bisa merespon dan beradaptasi dengan perubahan zaman yang terjadi," ujarnya.

Dikatakan, saat ini Pemprov Sumbar sedang berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui sektor unggulan, pertanian, peternakan, kehutanan, pariwisata, UMKM, kelautan dan perikanan, melalui sinergitas dengan beberapa pihak, termasuk dengan Institut Pertanian Bogor. "Pertanian menjadi sektor unggulan di Pemerintahan Kami saat ini, dimana sektor pertanian mempengaruhi 23% perekonomian di Sumatera Barat, yang membuat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat masih berada di atas rata-rata nasional," ungkapnya.

Tidak hanya pertanian, Sumatera Barat memiliki potensi peternakan, pariwisata, kelautan danpPerikanan yang dapat menjadi primadona baru guna mendongkrak perekonomian di Sumatera Barat. Namun, potensi dimaksud belum di implementasikan secara maksimal serta ditambah kerusakan lahan di beberapa daerah di Sumatera Barat. "Kita berharap juga Institut Pertanian Bogor bisa menjadi katalisator pembangunan di Sumatera Barat, serta menunjang Visi dan Misi Kami, yaitu “Mewujudkan Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”, dengan 7 program unggulan," ujarnya.

Mahyeldi mengatakan, melakukan sinergitas dengan Institut Pertanian Bogor menjadi salah satu solusi yang tepat dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di Sumatera Barat, dan mempercepat perwujudan produk unggulan di sektor Pertanian, serta meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan yang telah dituangkan dalam ruang lingkup dari Nota Kesepakatan yang ditandatangani hari ini. "OPD terkait saya minta untuk segera menindaklanjuti dengan membuat rencana aksi lebih lanjut sesuai dengan rencana kerja yang kita susun sehingga penandatangan ini tidak hanya seremonial semata," pungkasnya.