Jangan Sampai Terabaikan! Bupati Solok Jon Firman Pandu Beri Peringatan Tegas Soal Layanan BPJS Kesehatan

Arosuka, (Minangsatu) — Bupati Solok Jon Firman Pandu menekankan pentingnya dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional, khususnya di sektor pelayanan dasar bidang kesehatan. 
Hal ini untuk mendorong optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, termasuk layanan BPJS bidang kesehatan agar tidak ada masyarakat yang terabaikan dalam mendapatkan pelayanan," tegasnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Jajaran Pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Solok sekaligus Halal Bi Halal di Aula Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Senin (30/03/26).

Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Solok, pejabat administrator, serta ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
‎
Selanjutnya, Bupati menyoroti pentingnya peningkatan nilai MCP sebagai indikator tata kelola pemerintahan yang baik, serta meminta seluruh perangkat daerah untuk segera menuntaskan penginputan data dan dokumen yang dibutuhkan.
Dalam aspek pembangunan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat dan penguatan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat guna mendukung percepatan pembangunan daerah,"ujarnya 
Bupati Solok menegaskan bahwa momentum Halal Bihalal pasca Idul Fitri harus dimanfaatkan untuk memperkuat semangat kebersamaan, kekompakan, dan etos kerja seluruh jajaran pemerintahan.

Sebelumnya Sekretaris Daerah Medison menyampaikan bahwa terdapat sejumlah agenda penting yang harus segera dilaksanakan pada bulan April, di antaranya rapat paripurna DPRD terkait penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2025, penyerahan laporan keuangan daerah kepada BPK, pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2027, serta entry meeting pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
Selain itu, Sekda minta agar percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, penyelesaian dokumen pengelolaan lingkungan, serta kesiapan seluruh perangkat daerah dalam menghadapi pemeriksaan BPK. (*)