Jaga Daya Beli Masyarakat Dan Industri, Pemerintah Putuskan Tarif Listrik PLN Triwulan III Tetap

Jakarta (minangsatu) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan bahwa tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk Triwulan III (Juli-September 2025) bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak mengalami perubahan. 

Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung daya beli masyarakat dan meningkatkan daya saing sektor industri.

Direktur Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, menjelaskan bahwa kebijakan tarif tetap ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam menjalankan aktivitas tanpa khawatir terhadap kenaikan biaya listrik yang dapat memengaruhi biaya produksi dan daya beli. 

“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan meningkatkan daya saing industri, tarif listrik Triwulan III 2025 tetap diberlakukan, kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah,” kata Jisman di Jakarta.

Keputusan ini merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik PT PLN (Persero). Penyesuaian tarif untuk pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan parameter ekonomi makro, seperti kurs, Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Selain pelanggan nonsubsidi, tarif untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi, termasuk pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan UMKM, juga tetap tidak berubah.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan komitmen PLN untuk mendukung kebijakan Pemerintah. 

“Stabilitas tarif listrik ini merupakan wujud dukungan Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. PLN akan terus memastikan pasokan listrik yang andal dan meningkatkan kualitas pelayanan untuk seluruh pelanggan,” ujarnya.

Darmawan juga menyampaikan bahwa PLN terus melakukan efisiensi biaya operasional untuk menjaga kelancaran proses bisnis sekaligus mendorong penjualan tenaga listrik secara lebih agresif.

CEO Climate Talks: PLN Siap Dukung Pemerintah Capai 75% Energi Terbarukan Hingga Tahun 2040

minangsatu > Birokrasi

Ketua DPD Bantah RUU Minerba Cacat Hukum

minangsatu > Birokrasi