Honor Sekretaris Dan Bendahara RT Dihapus. Kata Wako Hendri: Kita Evaluasi Akhir Tahun

Honor Sekretaris dan Bendahara RT Dihapus. Kata Wako Hendri: Kita Evaluasi Akhir Tahun

Pd.Panjang (Minangsatu) - Ketua RT dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sampaikan aspirasi mereka dalam kegiatan silaturahmi bersama Wali Kota, Hendri Arnis di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (7/8/2025).

Salah satunya, kebijakan efisiensi melalui Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 27/2025. Antaranya, menghentikan pembayaran honorarium bagi sekretaris dan bendahara RT.

“Ini jadi catatan kita bersama. Saya minta dijalani dulu sampai Desember 2025, nanti kita evaluasi dan diskusikan kembali,” kata Wako merespons aspirasi disampaikan para RT.

SE Nomor 27 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah, dan Peningkatan Kebersihan Kota Padang Panjang, memang memuat sejumlah poin penghematan anggaran, antara lain, hanya Ketua RT yang menerima honorarium. Itu pun dengan syarat.

Syarat tersebut, meliputi pelaksanaan gotong royong minimal dua kali sebulan, serta memastikan kebersihan dan keindahan lingkungan tetap terjaga.
Wako mengatakan, kebijakan ini bukan tanpa alasan.

“ Beberapa waktu lalu, BPK mempertanyakan dasar besaran honor sebesar Rp1 juta, yang tidak ditemukan di daerah lain. Untuk itu, tentu kita harus bisa mempertanggungjawabkannya,” kata Hendri.

Hendri, juga mengingatkan para ketua RT tentang tugas utama mereka, bagaimana mereka mengenal warganya, termasuk latar belakang dan kondisi sosialnya.

“Kalau ada warga yang butuh perhatian, RT harus tahu kenapa. Contohnya, dalam hal pengajuan bantuan DTSEN, Bapak Ibu pasti tahu mana yang layak diprioritaskan,” ujar Hendri. (Asril Dt Pangulu Batuah).