HMI Cabang Bukittinggi Gelar Aksi Damai Tolak Kenaikan BBM

Bukittinggi (Minangsatu) - Puluhan mahasiswa yang tergabung Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bukittinggi, gelar aksi damai menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai meresahkan masyarakat di depan kantor DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (01/09/2022).

Mahasiswa memulai aksinya pada pukul 15.00 WIB dengan long march dari Lapangan Kantin menuju Gedung DPRD. Secara bergantian perwakilan mahasiswa menyuarakan orasinya serta membentangkan poster dan spanduk berisikan tuntutan kepada pemerintah.

Aksi damai ini sempat memanas, saat mahasiswa memaksa masuk ke dalam Gedung DPRD karena hujan lebat. Meskipun sempat dihadang petugas, seluruh mahasiswa diizinkan masuk dan mendengarkan perwakilan mereka menyampaikan tuntutan.

Ketua HMI Cabang Bukittinggi, Aryanda Putra menyampaikan, pernyataan sikap mendesak pemerintah agar BBM bersubsidi tepat sasaran kepada masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan Pandemi Covid-19. 

Meminta pemerintah untuk mencabut kebijaksanaan kenaikan tarif dasar listrik.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas (migas) dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.

"Rencana kenaikan BBM subsidi, cukup membuat resah masyarakat yang bahkan menimbulkan kepanikan. Meski tidak jadi naik, kami meminta agar penyaluran BBM Subsidi ini tepat sasaran, yaitu masyarakat menengah ke bawah. Menurut data yang kami peroleh, konsumsi BBM Subsidi ini 60 persen adalah kalangan menengah ke atas, dari 80 persen konsumsi BBM Subsidi," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Rusdy Nurman yang menerima tuntutan para peserta aksi, berjanji akan meneruskan tuntutan ini ke pimpinannya yang lebih tinggi.

"Hari ini kita usahakan kirim pernyataan sikap mahasiswa ke DPRD dan Pemerintah Provinsi untuk selanjutnya disampaikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu pemerintah pusat," ujarnya diamini Wakil Ketua DPRD, Nur Hasra dan beberapa Anggota DPRD lainnya.(*)