Hanya 20 Persen Koperasi Yang Eksis Di Sumbar Dari 3 Ribu 600 Unit

Padang (Minangsatu) - Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, mengatakan, saat ini dari seluruh koperasi yang ada di Sumbar hanya 10-20 persen saja yang eksis, dan data tersebut benar adanya yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan UKM. "Dan inilah sebenarnya yang perlu kita evaluasi dan introspeksi pada saat memperingati HUT Koperasi, apa yang terjadi selama ini," ungkap Irwan. 

Dalam sambutannya pada peresmian gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Provinsi Sumatera Barat oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI yang beralamat di Jl. Hiu No 3, Transito Ulak Karang Padang,  Sabtu (27/9/2019) di Padang. 

Lebih lanjut Gubernur Irwan Prayitno menekankan tidak ada kata terlambat untuk terus meningkatkan koperasi agar semakin maju, jaya sehingga bisa mensejahterakan masyarakat.

Diingatkan, Koperasi harus membuka diri untuk kemajuannya sendiri, dengan menggunakan IT yang sudah ada pada PLUT, kalau tidak koperasi akan tenggelam apalagi di era seperti ini. 

"Pembangunan gedung  PLUT KUMKM ini akan sangat membantu, terutama koperasi dan UKM di Sumbar untuk bisa lebih sukses kedapannya," ujar Irwan Prayitno. 

Gubernur Sumbar juga menanggapi harapan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Restrukturisasi, Kementrian Koperasi dan UKM, Abdul Kadir Damanik. “Kami rasa untuk dijadikan sebagai UPTD tidak masalah dengan cukup dibuatkan saja aturannya, sedangkan untuk penambahan konsultan pendamping akan kami laksanakan, karena sudah saya tanyakan dan tidak melanggar aturan. Insyaalah dengan ada nya PLUT KUMKM ini semakin berkualitas koperasi dan UKM kita Sumbar,” tekadnya. 

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik dalam kesempatan itu juga menyampaikan, untuk meningkatkan daya saing Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) yang ada di Sumbar perlu adanya Program PLUT-KUMKM yang mencakup peningkatan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan SDM, serta kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing KUMKM.

“Gedung PLUT KUMKM Provinsi Sumatera Barat merupakan program tahun 2018. Dana yang dialokasikan Kementerian melalui Tugas Pembantuan sebesar Rp. 2,6 miliar dan sebesar Rp. 2,3 miliar diantaranya untuk pembangunan fisik” jelasnya. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Abdul Kadir mengatakan realisasi pembangunan fisik gedung senilai Rp.1,8 miliaran, dimana terjadi penghematan anggaran, namun tidak mengurangi kualitas bangunan. 

Abdul Kadir mengatakan, PLUT- KUMKM lebih dikenal dan menjadi rumah bersama bagi kalangan konsultan, pendamping dan penyuluh Koperasi, UMKM, serta agar dapat dimanfaatakan bukan saja oleh Dinas yang membidangi KUKM, namun juga oleh  instansi terkait lainnya.

“Kami telah menyiapkan 7 orang konsultan pada setiap PLUT termasuk di Sumbar, dan 5 orang konsultan pendamping pada PLUT Kabupaten/ Kota,” terangnya. 

Selain itu, dia juga mengatakan, bahwa persemian PLUT KUMKM di Provinsi Sumbar ini merupakan PLUT KUMKM pertama yang diresmikan dari 5 PLUT KUMKM program tahun 2018. Gedung PLUT KUMKM dapat dijalankan secara maksimal, tidak boleh dialih fungsikan penggunaan untuk kepentingan yang lain termasuk digunakan sebagai kantor pemerintahan. 

Pengeloalan PLUT KUMKM yang saat ini masih bersifat penugasan pada salah satu Kepala Bidang pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar agar dapat diformalkan menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau bahkan ke depan dikembangkan menjadi Badan Layanan Usaha  Daerah (BLU-D), PLUT KUMKM dapat  digunakan semua pihak sebagai tempat berbagai kegiatan yang bersinggungan dengan pemberdayaan KUMKM, penambahan jumlah Konsultan Pendamping maupun serta  peningkatan kompetensinya.

Sementara itu Pengurus Dekopin Wilayah Sumbar, Mirwan Pulungan mengatakan, jumlah koperasi di Sumbar per Desember 2018 sebanyak 3 ribu 624 unit , dengan jumlah anggota sekitar 600 ribu orang dan telah mampu menciptakan 8.000 lapangan kerja, dan hal itu sangat membantu pemerintah daerah menyediakan lapangan kerja usia produktif dan mengurangi pengangguran.

“12,33 persen dari keseluruhan koperasi yang ada, volume usahanya sudah diatas 2 miliar rupiah, ini menunjukkan bahwa koperasi mampu mengembangkan bisnis yang berbasis kepada masyarakat dengan telah membangun ekonomi masyarakat ditingkat akar rumput,” sebutnya. 

Namun pada era industri  4.0. tantangan semakin rumit, perubahan teknologi informasi robotik yang pesat, menuntut insan koperasi untuk kreatif dan inovatif guna menata koperasi.