Gubernur Sumbar Minta Pilkada 2020 Prioritaskan Protokol Kesehatan Aman Covid 19

Padang (Minangsatu) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melakukan kesepakatan dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2020 yang akan berlangsung 9 Desember nanti dengan mengedepankan Protokol Kesehatan Covid-19.

Kesiapan ini dituangkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Pemeriksaan Kesehatan bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan Pengawasan Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Sumatera Barat.

Penandatangan nota berlangsung di ruang kerja Gubernur Sumbar, Selasa (15/9/2020).

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengatakan, protokol kesehatan pencegahan Covid-19 wajib diterapkan pada pelaksanaan Pilkada 2020, bahkan protokol kesehatan harus diterapkan oleh seluruh pihak yang terlibat.

"Protokol kesehatan harus diterapkan di semua tahapan Pilkada yang berorientasi perlindungan kesehatan, baik bagi penyelenggara dan pengawas, maupun bagi masyarakat," kata Irwan Prayitno.

Pilkada Serentak 2020 harus dijalankan dengan protokol kesehatan pencegahan Coronavirus disease (Covid-19) sebagai tindak lanjut dari Inpres No.6/2020 terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Inilah yang menjadi dasar penegakan disiplin dan hukum yang terkait dengan protokol kesehatan. Jangan sampai muncul klaster baru penularan virus Corona karena Pilkada 2020," pungkasnya.

Selanjutnya ia juga menyebutkan karena Pilkada saat ini dilakukan saat pandemi Covid-19, maka dipastikan pelaku atau mereka yang terlibat dikegiatan Pilkada harus aman dari Covid-19.

"Untuk itu maka bersama Dinas Kesehatan dan Pemprov dengan bawasalu melakukan penanda tanganan dalam bentuk kerjasama agar protokol kesehatan bisa dijalankan oleh semua yang terlibat," ujarnya.

Untuk implementasi pada saat pelaksanaan diadakan uji swab, memakai APD dan pemerikasaan lainya terkait dengan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Ketua Bawaslu Surya Efitrimen menjelaskan, Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi yang terlibat dalam Pilkada, dengan melaksanakan upaya improving, delivering, dan leveraging pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi anggota dan sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan pengawas Tempat Pemungutan.

"Protokol kesehatan harus dijalankan oleh anggota panitia pengawas pemilu Kecamatan, anggota panitia pemilu Kelurahan/Desa dan pengawas pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum nanti", kata Surya Efitrimen.

Dengan kesepakatan kerjasama ini bisa dilakukan langkah-langkah prioritas dalam penanganan yang sebaik-baiknya sesuai dengan perda yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Setda Sumbar, Hefdi, SH, M.Si, mengatakan untuk mewujudkan Sumbar aman dari Covid-19, dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat maupun pemangku kepentingan untuk bersama-sama berkomitmen mematuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

"Tentunya kita semua berharap, agar sama-sama mematuhi aturan demi mewujudkan Pilkada yang sehat dan aman Covid- 19," ungkapnya.

Dengan adanya kesepakatan Pilkada aman dari covid-19 ini, dia berharap seluruh masyarakat mengikuti protokol kesehatan, agar terhindar dari Covid-19.