Gubernur Sumbar Ajak PWI Kawal Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Banjir Bandang

Padang (Minangsatu) – Masa tanggap darurat bencana banjir bandang di Sumatera Barat (Sumbar) resmi berakhir pada 22 Desember 2025. Pemerintah Provinsi Sumbar kini memasuki tahapan krusial selanjutnya, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon), yang akan menjadi fondasi pemulihan jangka panjang bagi masyarakat terdampak.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan hal tersebut saat menerima audiensi Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar di Istana Gubernuran, Selasa (23/12). Dalam pertemuan itu, Mahyeldi secara khusus mengajak insan pers, terutama PWI Sumbar, untuk turut mengawal proses pemulihan pasca-bencana agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

“Masa tanggap darurat tingkat provinsi sudah berakhir. Mulai hari ini dan seterusnya kita fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini tahapan yang sangat penting dan panjang. Kami berharap rekan-rekan media, khususnya PWI Sumbar, ikut mengawal agar pemulihan berjalan komprehensif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Mahyeldi.

Gubernur menyebutkan, berdasarkan kondisi lapangan pasca banjir bandang di sejumlah wilayah Sumbar, pemerintah daerah telah memetakan kebutuhan lanjutan masyarakat terdampak. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan Dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana) yang selanjutnya disampaikan ke pemerintah pusat.

Menurut Mahyeldi, masa transisi dari tanggap darurat ke rehab-rekon tidak bisa dilakukan secara instan. Proses pemulihan total diperkirakan memakan waktu panjang, mulai dari satu hingga tiga tahun.

“Jangan sampai perhatian terhadap korban dan wilayah terdampak mengendur hanya satu-dua bulan setelah bencana. Kita harus kawal bersama, termasuk memastikan komitmen pemerintah pusat benar-benar terealisasi di lapangan,” tegasnya.

Sementara itu, Kadis Kominfo Rudy Rinaldy, menjelaskan bahwa masa transisi menuju tahap rehab-rekon umumnya membutuhkan waktu sekitar tiga hingga lima bulan. Pada periode tersebut, pemerintah tetap bekerja memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi.

“Peralihan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi memang butuh waktu. Namun pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak boleh terhenti,” kata Rudy.

Terkait itu, Pemprov Sumbar masih memiliki Anggaran Siap Pakai (ASP) yang sewaktu - waktu bisa digunakan untuk kondisi kebencanaan. Anggaran tersebut dapat digunakan selama masa transisi dan penanganan awal pasca-bencana.

“Melalui ASP, kita berharap tidak ada kendala anggaran untuk kebutuhan mendesak pasca-bencana,” ujarnya.

Senada dengan itu, Asisten III Setda Sumbar Sumbar, Medi Iswandi, menyinggung mekanisme pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Ia menilai aturan tersebut perlu disikapi dengan bijak agar sesuai dengan karakteristik bencana di Sumbar.

“Kondisi bencana di Sumatera Barat berbeda dengan banjir di daerah lain, seperti Jakarta. Ada rumah yang hancur total, hilang, bahkan lahannya berubah menjadi aliran sungai. Ini perlu penyesuaian dalam penggunaan anggaran agar tepat sasaran,” kata Medi.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mahyeldi didampingi Asisten III Setda Sumbar Medi Iswandi, Kadis Kominfo Rudy Rinaldy, dan Kabiro Adpim Nolly Eka Mardianto. Sementara dari PWI Sumbar hadir Ketua PWI Widya Navies beserta jajaran pengurus.

Ketua PWI Sumbar Widya Navies menyatakan, PWI merasa terpanggil untuk berkontribusi sesuai peran pers dalam mengawal pemulihan daerah pasca-bencana. PWI Sumbar, kata dia, telah dua kali menyelenggarakan pertemuan lintas tokoh, akademisi, pakar, dan aktivis, guna menghimpun gagasan dan dukungan untuk pemulihan Sumbar.

“Semangatnya adalah basamo memulihkan Sumbar, baik melalui pemikiran, keilmuan, pengawasan kebijakan, hingga penggalangan bantuan bagi masyarakat terdampak,” ujar Widya.

PWI Sumbar juga melaporkan rencana pelaksanaan Seminar Nasional bertema “Sumbar Bangkit: Pemulihan Total, Komprehensif, dan Jangka Panjang Pasca Bencana” yang akan digelar bersamaan dengan pengukuhan pengurus PWI Sumbar periode 2024–2029 pada Januari 2026 mendatang.

Gubernur Mahyeldi menyambut positif agenda tersebut dan merekomendasikan agar koordinasi dengan Pemprov Sumbar terus dilakukan. Ia menilai peran pers sangat strategis dalam memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai harapan masyarakat.

“Pers punya peran penting sebagai pengawal kebijakan dan suara publik. Mari kita kawal bersama agar pemulihan Sumbar pasca-bencana benar-benar tuntas dan berkeadilan,” tutup Mahyeldi.

Wujudkan Langit Biru Bebas Polusi Di Sumbar, PLN Tanda Tangan Komitmen Pembangkit EBT

minangsatu > Birokrasi

Sidang Paripurna Pemilu Sukses Digelar, PLN Kawal Dengan Listrik Andal

minangsatu > Birokrasi