Gubernur Sumbar : Masih Banyak Potensi Investasi Yang Belum Terkelola Dengan Baik

Padang (Minangsatu) - Investasi memiliki peranan sangat besar dalam percepatan pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi, ketika menghadiri Rapat Koordinasi Investasi Wilayah I Seluruh Sumatera di Padang untuk membahas peluangan dan kendala investasi di daerah, Sabtu (26/6/2021), yang dihadiri Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, Kepala DPMPTSP Sumbar, Maswar Dedi, sejumlah pejabat pusat dan daerah se Sumbar.

Gubernur lebih jauh mengatakan, saat ini masih banyak potensi investasi yang belum terkelola secara baik, pada hal potensi ini masih dapat dikembangkan dalam bentuk usaha yang prospektif. "Kita tahu kebutuhan dunia terus meningkat seperti perikanan kelautan, argo industri, pertambangan dan banyak bidang lainnya," ungkapnya.

Karena itu, kata Gubernur, pemerintah daerah harus bisa menarik investor untuk menanamkan modal dalam berbagai bidang di daerah diantaranya dengan terus meningkatkan pelayanan perizinan serta pemberian insentif dan kemudahan bagi investor dalam berinvestasi. Menurut Mahyeldi yang perlu dilakukan adalah menyiapkan aparat pemerintah yang pro bisnis, masyarakat yang pro bisnis dan mengupayakan aturan yang mendukung tumbuh kembang usaha. "Pemda juga perlu inovatif mempromosikan peluang investasi. Mengkaji sektor potensial sehingga mampu membuat prioritas pengembangan investasi di daerah masing-masing," katanya.

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menyebutkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi ke depan, Indonesia akan menjadikan investasi sebagai pendorong utama.

Pada tahun 2020 pemerintah pusat mendorong investasi tidak hanya di Jawa tetapi juga di luar Jawa. Pembangunan infrastruktur yang merata pada pemerintahan Presiden Jokowi memudahkan hal tersebut terlihat dari mulai tertariknya investor menanamkan modal di luar Jawa termasuk Sumatera.
"Itu adalah sebuah peluang yang harus bisa ditangkap oleh daerah untuk meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya," pesan Menteri.

Sementara itu Deputi bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementrian Investasi / BKPM, Yuliot, mengatakan persoalan yang dihadapi investor diantaranya regulasi tumbang tindih, perizinan, pengadaan tanah, SDM tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri yang masih kurang. Untuk meningkatkan daya saing Indonesia maka reformasi struktural untuk menyederhanakan peraturan telah dilakukan. Ada 79 peraturan yang disederhanakan menjadi UU Sistem Daya Saing Investasi.

UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu diharapkan bisa memberikan dasar perlindungan hukum bagi investor dan juga masyarakat sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Acara itu selain dihadiri Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, Deputi bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementrian Investasi/BKPM, Ir. Yuliot, MM, juga Deputi bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit, Direktur Jendral Administrasi Wilayah, Kementrian Dalam Negeri Suhajar Diantoro.

Kemudian Deputi Badan Usaha Kecil dan Menengah Kementrian Koperasi dan UKM.  Ir. R.S. Hanung Harimba Rachman S.E, M.S, Deputi Bidang Kerjasama PM, Kementrian Investasi BKPM Riyanto, dan kepala daerah se-Sumbar.