Gubernur Melepas Pendistribusian Beras SPHP Dan GPM Untuk Menjaga Stabilitas Harga Pangan Di Sumbar

Padang (Minangsatu) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah melepas beras bantuan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan bagi konsumen di Sumatera Barat (Sumbar) agar tidak melonjak tinggi akibat El Nino.

"Bantuan beras ini bertujuan untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan bagi konsumen dengan harga wajar," kata Mahyeldi usai menghadiri peringatan Hari Jadi Sumbar ke-78 di DPRD Provinsi Sumbar, Minggu (1/10/2023).

Menurutnya, pemerintah perlu hadir untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tersedia dengan harga wajar di pasaran, terutama selama masa El Nino. Oleh karena itu, sambung Mahyeldi, Pemprov Sumbar telah mengambil sejumlah langkah, antara lain penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).

Beras SPHP adalah beras bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui Badan Pangan Nasional yang pendistribusiannya dilakukan oleh Bulog. Beras SPHP ini, juga merupakan bahagian dari upaya pemerintah untuk menekan harga beras, dengan tujuan agar kebutuhan pangan seluruh masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau.

Pemerintah telah menggulirkan beras SPHP ke semua lini pasar baik pasar tradisional maupun ritel modern, dengan menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi) beras ini sebesar Rp11.500. Hingga saat ini, untuk wilayah Sumbar, Penyaluran beras SPHP sudah terealisasi sebanyak 80 persen atau 12.292 ton dari total target tahunan sebesar 15.391 ton.

Selain beras SPHP, sebagai langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan khususnya beras, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan pangan berupa beras selama 3 bulan kedepan dengan perhitungan 10 kg beras/bulan/KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

KPM yang mendapatkan bantuan adalah keluarga yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejateraan Sosial) Kementerian Sosial. Dengan peruntukan bagi keluarga yang termasuk kategori miskin selama tiga bulan. Ini diharapkan dapat membantu masyarakat pra sejahtera, sekaligus juga bisa berfungsi untuk menekan harga di pasaran.

Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Sumbar, Syaiful Bahri menyebut dalam pendistribusiannya bantuan pangan itu dibagi kedalam dua tahap. Tahap I telah dilaksanakan pada bulan Maret, April dan Mei lalu dengan jumlah KPM sebanyak 380.338 KPM.

"Total bantuan pangan tahap I yang telah disalurkan adalah 11.410.140 ton," katanya. Kemudian untuk tahap II, dilaksanakan pada bulan September, Oktober dan November tahun ini dengan jumlah KPM sebanyak 367.106 KPM. Perkembangannya per-tanggal 27 September 2023 lalu, Bantuan Pangan Sumbar sudah disaluran sebanyak 3.559.070 ton.

Khusus untuk daerah yang termasuk kategori sulit secara geografis, sambung Syaiful Bahri, itu nanti akan dibagikan sekaligus pada bulan Oktober nanti. Adapun daerah yang termasuk kategori sulit tersebut seperti, Kabupaten Kepulauan Mentawai serta beberapa nagari/kelurahan di Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

Selain itu, Pemprov Sumbar juga memiliki program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang merupakan langkah lain dalam rangka stabilisasi pasokan dan akses pangan khususnya untuk komoditi pangan pokok dan strategis yang saat ini harganya cenderung berfluktuasi.

Program GPM ini nantinya, akan dilaksanakan di lima kabupaten dan kota yaitu Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Limapuluh kota dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sementara beras bantuan yang dilepas pendistribusiannya oleh Gubernur Sumbar, menurutnya berupa beras SPHP sebanyak satu truk (5 ton), beras bantuan pangan untuk satu kelurahan yaitu kelurahan Batang Arau sebanyak 6.090 kg dan beras untuk GPM yang akan disalurkan dengan lima mobil TTIC sebanyak tiga puluh ton.