Gubernur Mahyeldi Paparkan Situasi Kesehatan Dan Ketenagakerjaan Sumbar Di Hadapan Rombongan Kunker Komisi IX DPR RI

Padang (Minangsatu) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah beserta jajaran menyambut kedatangan rombongan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Sumbar, di Auditorium Gubernuran, Rabu (4/10/2023). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur memaparkan situasi seputar kesehatan, ketenagakerjaan, pengawasan obat dan makanan, hingga pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sumbar.

Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi mengungkapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan DPR RI untuk setiap upaya pengembangan kualitas pelayanan bagi masyarakat dan pembangunan fisik/nonfisik di Sumbar.

"Termasuk yang kita terima, dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk Rumah Sakit Achmad Mochtar senilai Rp143 miliar. Ini sangat penting bagi kita untuk memenuhi kebutuhan pelayanan rujukan bagi masyarakat Sumbar, khususnya yang tinggal di bagian utara, yang aksesnya cukup jauh menuju RSUP Dr. M. Djamil," ucap Gubernur.

Selain itu, Gubernur juga menerangkan, bahwa salah satu fokus Sumbar di sektor kesehatan adalah penanganan stunting. Di mana, sejauh ini persentase stunting Sumbar berada di angka 10,6 persen. Sementara di sisi lain, Presiden Joko Widodo meminta agar persentase stunting pada tahun 2024 berada di angka 14 persen. "Artinya, Sumbar di tahun ini sudah memenuhi target yang diharapkan Bapak Presiden untuk tahun depan. Bahkan sudah bisa menekan stunting hingga 10,6 persen," ucap Gubernur lagi.

Dalam kesempatan reses tersebut, Gubernur beserta jajaran dinas dan lembaga terkait selaku mitra kerja Komisi IX DPR RI, bergantian memaparkan rincian kondisi kesehatan dan ketenagakerjaan di Sumbar. Menanggapi paparan tersebut, silih berganti jajaran Anggota DPR RI dari Komisi IX yang hadir dalam rombongan kunker, menyampaikan beberapa pertanyaan untuk memperdalam informasi dari aparatur terkait.

"Kami berharap seluruh jawaban dan penjelasan atas pertanyaan pendalaman yang diajukan, dapat disampaikan secara tertulis nantinya," ucap Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR RI, Nihayatul Mafiroh, yang juga selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.