- Jumat, 21 Februari 2020
Gubernur Irwan Prayitno: Pemilihan Direksi Telah Sesuai Aturan

Padang (Minangsatu) - Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno memastikan pemilihan direksi Bank Nagari, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku, yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK.
“Jadi sederhana saja, ikuti saja aturan yang berlaku, aturan yang selama ini kami diarahkan adalah Undang-Undang OJK tahun 2011, kami mengikuti itu,” ujarnya di Padang, Jumat (21/2).
Dikatakan, dalam aturan OJK itu juga menjelaskan cara memilih direksi dan lainnya. Saat ini, semuanya sudah diikuti sesuai ketentuan undang-undang itu.
Namun, ketentuan tersebut dipermasalahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar karena disebut tidak sesuai aturan. Menurut Irwan, jika dipermasalahkan, maka keputusan selanjutnya ada di OJK pusat.
“Kalau ada yang dipersoalkan, berarti pusat yang menyelesaikan, kami tidak bisa menyelesaikan undang-undang, karena undang-undang yang buat dari pusat,” katanya.
Editor : boing
Tag :#BankNagari#Direksi#Gubernur
Baca Juga Informasi Terbaru MinangSatu di Google News
Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com
-
DORONG KEMANDIRIAN EKONOMI WARGA LIMAU MANIS, PT SEMEN PADANG SALURKAN RP130,5 JUTA UNTUK PROGRAM PEMBERDAYAAN
-
BANK NAGARI PANGKAS SUKU BUNGA, KESEMPATAN EMAS BAGI ASN DAN CALON PEMILIK RUMAH!
-
KONSISTEN TUMBUH HINGGA MILAD KE-19, UNIT USAHA SYARIAH BANK NAGARI BERSINAR DI PERINGKAT NASIONAL
-
DUKUNG PROGRAM SPHP, PT SEMEN PADANG DAN POLDA SUMBAR SALURKAN 2,5 TON BERAS SUBSIDI UNTUK WARGA LUBUK KILANGAN
-
BANK NAGARI SYARIAH RAYAKAN MILAD KE-19 DENGAN KINERJA GEMILANG DAN KOMITMEN PENGUATAN UUS SERTA LITERASI SYARIAH DI SUMATERA BARAT
-
KONFLIK POLITIK DI INDONESIA: CERMIN KETEGANGAN SOSIAL ATAU KEGAGALAN DEMOKRASI?
-
UPAYA MELINDUNGI BAHASA ABORIGIN DI TENGAH ARUS GLOBALISASI
-
SEPAK TERJANG BUPATI ANNISA: MEMBANGUN PERADABAN DHARMASRAYA LEWAT PENDIDIKAN
-
DARI SUMATERA BARAT UNTUK INDONESIA: 80 TAHUN SUMATERA BARAT (1 OKTOBER 1945 - 1 OKTOBER 2025)
-
TENSI POLITIK OLAHRAGA NAIK JELANG MUSORPROV KONI SUMBAR, UPAYA INTERVENSI MENGKRISTAL