Gubernur : Peralihan Kewenangan Timbulkan Persoalan Anggaran

Padang (Minangsatu) - Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menyebutkan peralihan kewenangan bidang pendidikan dari kabupaten dan kota ke provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 masih menyisakan persoalan, terutama terkait anggaran.

"Kami terkendala anggaran untuk gaji sekitar 13.000 guru dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah kewenangan ke provinsi," katanya saat bertemu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Padang.

Menurutnya penarikan kewenangan tidak seiring dengan penambahan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga APBD Sumbar harus tergerus untuk membayarkan gaji tersebut.

"Biasanya DAU Sumbar berlebih sekitar Rp400 miliar setahun. Tetapi setelah kewenangan berpindah, tidak ada lagi DAU yang berlebih, bahkan APBD Sumbar harus dialokasikan sekitar Rp300 miliar untuk menutupi kekurangan gaji guru," tambahnya.

Ia mengatakan hal tersebut berefek negatif terhadap pembangunan di Sumbar, karena anggaran untuk kebutuhan wajib (infrastruktur) terpangkas hingga tersisa 21 persen dari APBD.

"Akibatnya Sumbar dinilai sebagai daerah yang belum mandiri sehingga kewenangan seperti memberikan hibah dan bantuan sosial tidak bisa dilakukan," ujarnya.

Selain itu Irwan juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan wisata karena saat ini Sumbar menfokuskan arah pembangunan bidang tersebut yang dinilai akan bisa berefek langsung pada perekonomian masyarakat kurang mampu.

Ia berharap Wantimpres dapat menginformasikan hal-hal tersebut pada presiden sehingga kebijakan ke depan akan bisa membantu pembangunan Sumbar.(ant)