Fraksi DPRD Padang Panjang Sampaikan Pemandangan Umum Atas Ranperda RPJMD Dan Perubahan APBD 2025

Pd Panjang.(Minangsatu) - Empat Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang, sampaikan pemandangan umum terhadap nota penjelasan Wali Kota Hendri Arnis, atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Fraksi DPRD juga mengemukakan tanggapan, terkait Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, pada Rapat Paripurna yang  dipimpin Wakil Ketua DPRD, Nurafni Fitri didampingi Wakil Ketua Mardiansyah, Selasa (1/7/2025). 

Turut hadir di Ruang Sidang DPRD,  Wakil Wali Kota Allex Saputra, unsur Forkopimda dan jajaran pejabat Pemko.

Adapun Pemandangan umum Fraksi PAN yang disampaikan Yandra Yane menekankan pentingnya sinergi antar-OPD guna mewujudkan RPJMD 2025–2029 agar arah pembangunan lebih jelas dan terukur. 

PAN menyoroti penurunan ekonomi yang berdampak pada daya beli masyarakat, serta mendesak solusi konkret dari pemerintah, bukan sekadar slogan. 

Fraksi ini juga meminta optimalisasi pemanfaatan pendapatan daerah demi peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, pemandangan umum Fraksi Gerindra yang disampaikan Yudha Prasetia, menilai RPJMD harus disusun secara demokratis dan partisipatif, selaras dengan perencanaan nasional. 

Gerindra mendukung tema pembangunan 2025, namun meminta indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi 4,65% dan pengangguran 4,48% benar-benar diwujudkan. 

Fraksi tersebut juga mengingatkan agar perubahan APBD sesuai dengan aturan dan tetap transparan, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa yang disampaikan Ridwansyah, menyoroti pentingnya belanja daerah yang produktif, realistis, dan berpihak pada ekonomi rakyat. 

Fraksi meminta kejelasan program yang mampu mengatasi kemiskinan, pengangguran, serta strategi pemberdayaan SDM agar mampu bersaing. 

Selain itu, mereka mempertanyakan kebijakan pariwisata berbasis masyarakat agar lebih terintegrasi dalam visi pembangunan kota.

Fraksi PBB-PKS yang disampaikan  Hendra Saputra mengkritik sejumlah kebijakan 100 hari pemerintahan. Menurutnya belum berdampak signifikan, seperti kebijakan One Way dan pemotongan TPP ASN. 

PBB-PKS mempertanyakan efektivitas belanja modal yang meningkat namun belanja operasional justru menurun. 

Fraksi ini juga menyoroti pemangkasan program bantuan langsung ke masyarakat, dan mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran serta efektivitas kebijakan menekan angka pengangguran.

Sementara itu, Fraksi NasDem yang disampaikan Andre Hilman Pratama mendukung visi besar kota yang maju dan bermarwah, namun mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya di tengah tantangan PHK dan lemahnya ekonomi lokal. 

NasDem menilai belum maksimalnya serapan anggaran dan ingin tahu langkah perbaikan agar program prioritas berjalan tepat sasaran dan efisien.

Perihal pemandangan umum fraksi DPRD ini, akan dijawab Wali Kota pada sidang Paripurna Rabu (2/7/2025) besok. (Asril Dt Pangulu Batuah).