Flyover Padang Luar Terancam Batal, Pembebasan Lahan Hampir Rp100 Miliar

Flyover Padang Luar Terancam Batal, Pembebasan Lahan Hampir Rp100 Miliar

Jakarta (Minangsatu) - Rencana pembangunan flyover Padang Luar, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terancam tidak dilanjutkan setelah pemerintah daerah disebut belum mampu menyiapkan anggaran pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk proyek tersebut.

Dilansir dari Detiknews.com, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan hal itu setelah bertemu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/08/2026).

Andre mengatakan, kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan flyover Padang Luar hampir mencapai Rp100 miliar. Kondisi tersebut menjadi kendala sebelum pembangunan fisik dapat dilaksanakan.

"Saya harus memberikan kabar kurang baik. Flyover Padang Luar kemungkinan kita akan berhenti untuk membangun. Karena ternyata dibutuhkan pembebasan lahan yang hampir menghabiskan anggaran Rp100 miliar," kata Andre.

Sebelumnya, Andre mendorong pemerintah pusat agar pembangunan flyover Padang Luar direalisasikan. Infrastruktur tersebut direncanakan untuk mendukung konektivitas sekaligus menangani persoalan lalu lintas di kawasan Padang Luar.

Namun, kebutuhan pembebasan lahan menjadi salah satu tahapan yang harus diselesaikan sebelum pemerintah pusat dapat melaksanakan pembangunan fisik.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan peluang pembangunan flyover tersebut masih terbuka untuk diprioritaskan pada masa mendatang. Pemerintah akan melihat kembali kebutuhan masyarakat Kabupaten Agam terhadap pembangunan infrastruktur tersebut.

"Kita lihat ke depan. Kalau memang yang dibutuhkan masyarakat Agam ke depannya, mungkin hari ini belum, ke depan pasti kita akan prioritaskan," ujar Dody.

Andre mengatakan persoalan pembebasan lahan menjadi catatan dalam upaya mendorong pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat. Menurutnya, kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan lahan menjadi bagian penting agar pembangunan yang didukung pemerintah pusat dapat direalisasikan.

"Ini menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah pusat siap membangun, tetapi persoalan pembebasan lahan harus diselesaikan," katanya.