Dua Dekade Lebih Batas Nagari Menggantung, Bupati Solok Minta Saniang Baka Dan Muaro Pingai Kesampingkan Ego

Dua Dekade Lebih Batas Nagari Menggantung, Bupati Solok Minta Saniang Baka dan Muaro Pingai Kesampingkan Ego

Arosuka (Minangsatu) - Bupati Solok Jon Firman Pandu memfasilitasi pembahasan penyelesaian persoalan batas wilayah administratif antara Nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai.

Pertemuan yang berlangsung di Guest House Bupati Solok di Aro Suka, Selasa, (10/11/26) tersebut membahas masalah batas wilayah kedua Nagari yang belum tuntas selama lebih dari dua dekade.

Pertemuan tersebut dihadiri Kapolres Solok Kota, Kepala DPMN Hendrianto, Camat Junjung Sirih dan Camat X Koto Singkarak, Wali Nagari Muaro Pingai Dodi Hermen, Wali Nagari Saniang Baka Dakhpriadi, tokoh adat dan tokoh masyarakat kedua nagari, Unsur pemuda, serta Tim Pusat Kajian Studi Universitas Negeri Padang (UNP).
‎
Kesempatan tersebut Bupati Solok Jon Firnan Pandu menyampaikan bahwa persoalan batas administratif kedua Nagari telah berlangsung sekitar 23 tahun dan melewati beberapa periode kepemimpinan kepala daerah. Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan, namun hingga saat ini belum menghasilkan kesepakatan bersama.

Ia berharap pembahasan kali ini dapat menjadi langkah penting untuk mengakhiri persoalan yang telah berlarut-larut tersebut. Dan mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan pikiran yang jernih, menahan ego masing-masing nagari, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Setiap masalah pasti ada jalan keluar, mencari jalan terbaik secara bersama, tentu dengan pikiran yang tenang,"ujar Bupati.
‎
Ia juga mengingatkan bahwa dalam proses penetapan batas sebelumnya terdapat dinamika yang cukup tinggi dan menimbulkan dampak yang merugikan berbagai pihak. Karena itu, penyelesaian hendaknya tidak sampai berkembang ke ranah hukum maupun kepolisian.

Bupati turut menegaskan pentingnya memahami perbedaan antara batas wilayah administratif pemerintahan dengan wilayah tanah ulayat. Menurutnya, penetapan batas administrasi ditujukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, bukan untuk mengubah atau menentukan kepemilikan tanah ulayat.

Terkait proses penyelesaian, Bupati menyampaikan bahwa hasil kajian dan kesepakatan yang telah melalui proses sebelumnya akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk menjadi bahan pengambilan keputusan."Akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan,"ungkapnya.

Sementara itu, Wali Nagari Muaro Pingai Dodi Hermen menjelaskan bahwa penetapan dan penegasan batas administrasi harus berpedoman pada dasar hukum serta dokumen pendukung yang jelas. Ia menilai hasil kajian tim masih perlu ditelaah lebih lanjut, khususnya terkait kekuatan peta dasar yang digunakan sebagai rujukan.
‎
Di sisi lain, Wali Nagari Saniang Baka Dakhpriadi berharap persoalan batas tersebut dapat segera memperoleh penyelesaian. Ia menyampaikan bahwa kondisi di lapangan, termasuk aktivitas pembangunan yang diduga telah memasuki wilayah Nagari Saniang Baka, perlu diperiksa dan dicocokkan kembali berdasarkan data serta fakta yang ada.
‎
Meski demikian, Dakhpriadi menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik antarmasyarakat kedua nagari dan menghindari munculnya konflik sosial. Musyawarah, komunikasi, dan semangat persaudaraan diharapkan tetap menjadi landasan dalam mencari penyelesaian.