HOME POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT

  • Selasa, 7 September 2021

DPRD; Pengajuan APBD 2022 Sumbar Butuh Rasionalisasi

Ketua DPRD Sumbar, Supardi dan Wakil Ketua, Suwirpen Suib.
Ketua DPRD Sumbar, Supardi dan Wakil Ketua, Suwirpen Suib.

Padang (Minangsatu) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), terus mendalami muatan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Dalam rapat yang diadakan bersama pemerintah provinsi baru-baru ini terungkap, pengajuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 untuk menjalankan program yang masuk dalam RPJMD lebih rendah. Jika tidak dilakukan rasionalisasi, akan mempengaruhi optimalisasi kinerja.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib, saat diwawancarai media, Selasa (7/9/2021) mengatakan, APBD yang diusulkan tidak sesuai dengan target RPJMD, seperti pada pos pendapatan daerah itu lebih rendah dari  yang ditetapkan pada program kerja kepala daerah lima tahun tersebut. "Seperti belanja modal, pada RPJMD diusulkan 14 persen sedangkan pada APBD baru diusulkan enam persen, maka harus ada penambahan delapan persen lagi," katanya.

Suwirpen, mengatakan dalam pembahasan  bersama panitia khusus (pansus) DPRD Sumbar dan TAPD disepakati bahwa penyusunan APBD harus merujuk pada RPJMD, sehingga perlu dilakukan rasionalisasi anggaran.

Muatan RPJMD Sumbar telah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan telah mendekati sempurna. Meski dilihat pengajuan APBD lebih rendah, namun masih ada waktu untuk menyempurnakan. "Sebenarnya target RPJMD masih bisa ditingkatkan dari yang sekarang, seperti  pendapatan daerah  masih rendah. Jika pemerintah daerah mau bekerja keras menggali sumber pendapatan lain maka bisa ditingkatkan dan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat," katanya. Karena kita mengejar optimalisasi kinerja maka RPJMD dipercepat, jika tidak, akan menghambat realisasi anggaran di APBD yang telah dibahas seiring dengan RPJMD.

Pembahasan pun telah lama dilakukan oleh Bappeda, hanya saja butuh waktu dalam mengakomodir kebutuhan daerah yang menjadi skala prioritas. "Setelah seluruh rangkaian pembahasan dilakukan, maka untuk paripurna penyetujuan, menunggu jadwal badan musyawarah DPRD Sumbar," katanya.

Sebelumnya Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan setelah RPJMD  ditetapkan menjadi Perda, bisa dijalankan secara optimal, mengingat periode kepemimpinan yang singkat hanya 3,5 tahun (sampai Pilkada berikutnya 2024, red). "Ini produk kita bersama dan harus kita jalankan sampai tuntas, bukan hanya milik gubernur dan wakil gubernur. Keberhasilan RPJMD tidak terlepas dari kebijakan bupati/walikota nantinya. RPJMD merupakan semangat kita bersama, jangan setelah disahkan nanti hanya diletakkan di lemari," tutur Supardi.

"Kami yakin dan percaya dengan kepemimpinan kepala daerah sekarang bisa menuntaskan ini dan kami dari DPRD memberi support dan kita akan bekerja bersama-sama," tutup Supardi.


Wartawan : Rilis/Fwp-Sb
Editor : ranof

Tag :#Rpjmd#2021-2026#Apbd 2021#Rasionalisasi#Dprd#Sumbar#

Baca Juga Informasi Terbaru MinangSatu di Google News

Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com