DPRD Padang Panjang Tolak Autsorching, Desak Pemko Tetap Anggarkan Dana Non ASN

DPRD Padang Panjang Tolak Autsorching, Desak Pemko Tetap Anggarkan Dana Non ASN

Pd. Panjang (Minangsatu) - Anggota  DPRD Kota Padang Panjang, sepakat menolak langkah Pemko dibawah kepemimpinan Pj Wali Kota Sonny Budaya Putra untuk melakukan kebijakan

autsorching terhadap ratusan  pegawai non ASN. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai para anggota DPRD, akan sangat membebani alokasi dana APBD dibanding menerapkan kebijakan lama dalam hal alokasi dana untuk non ASN.

Hal tersebut disampaikan secara tegas Ketua Komisi.I DPRD Kota Padang Panjang, Hendra Saputra, SH, Sabtu,9/11/2024, kemaren. Jika kebijakan autsorching tetap diberlakukan Pemko terhadap ratusan non ASN, hal tersebut tidak hanya akan membebani anggaran APBD 2025. Justru, peluang mereka, atau non ASN untuk ikut tes PPPK  ikut tertutup, tandas Hendra Saputra

Maka itu, sebelum pengesahan RAPBD 2025, kami meminta Pj Wako Sonny bersama jajaran terkaitnya untuk kembali mempertimbangkan kebijakan autsorching terhadap nasib ratusan non ASN. Intinya, di 2025 anggaran untuk non ASN tetap disiapkan, tanpa memberlakukan kebijakan autsorching. Mau di-apakan dan dikemanakan nasib ratusan non ASN yang sudah lama mengabdi, lanjut Hendra bergegas tegas.

Soal pegawai non ASN ini, kami sudah berkonsultasi dengan jajaran BKN. Bahkan, dari hasil kunjungan dan  konsultasi kami dengan Pemko Pekan Baru, itu mereka tetap siapkan anggaran untuk pegawai non ASN, dan tidak ada mereka melakukan kebijakan autsorching. Jadi secara tegas, kita anggota DPRD Padang Panjang sepakat menolak kebijakan autsorching akan  dilakukan Pemko Padang Panjang, tegas anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang ini.