DPRD Padang Bedah LKPJ Wali Kota 2025, Evaluasi Kinerja Dan Realisasi Anggaran Jadi Fokus Utama

PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melalui gabungan Panitia Khusus (Pansus) I, II, III, dan IV menggelar rapat intensif pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 30–31 Maret 2026 ini, bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas program kerja pemerintah daerah sepanjang tahun lalu.

Usmardi Thareb: Soroti Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Ketua Pansus I, Usmardi Thareb, menegaskan bahwa proses evaluasi ini tidak hanya sekadar formalitas administratif. Pihaknya menitikberatkan penilaian pada azas manfaat yang dirasakan langsung oleh warga Kota Padang.

Menurut Usmardi, dari hasil pertemuan dengan mitra kerja seperti Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKPSDM, hingga Dinas Pertanahan, masih ditemukan beberapa program yang capaiannya belum menyentuh angka 100 persen.

Ia juga menyoroti masalah penyerapan anggaran yang dinilai belum sinkron dengan perencanaan awal di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Usmardi menekankan bahwa ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan harus segera dibenahi melalui skema evaluasi yang ketat dan terukur.

Rekomendasi strategis akan segera disusun oleh Pansus I untuk diserahkan kepada Wali Kota Padang. Usmardi berharap, melalui catatan-catatan kritis ini, Pemerintah Kota Padang dapat memperbaiki tata kelola penggunaan anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran di masa mendatang.

Rachmad Wijaya: Apresiasi Capaian BUMD dan Dorong Efisiensi

Di sisi lain, Ketua Pansus II, Rachmad Wijaya, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Perumda Air Minum (PDAM) Kota Padang yang mencatatkan realisasi hampir maksimal. Pencapaian yang mendekati 100 persen ini dianggap sebagai bukti keberhasilan pengelolaan layanan dasar bagi masyarakat.

Meski demikian, Rachmad mendorong adanya peningkatan target layanan dengan penambahan pelanggan minimal 2 persen setiap bulannya. Ia juga meminta manajemen PDAM untuk memperkuat mitigasi bencana agar distribusi air bersih tidak terganggu saat terjadi situasi darurat di wilayah Padang.

Rachmad juga menekankan pentingnya efisiensi biaya operasional agar perusahaan daerah dapat memberikan kontribusi lebih melalui subsidi silang bagi masyarakat kurang mampu. Selain PDAM, ia juga memuji kinerja Perusahaan Umum Daerah (PSM) yang mulai menunjukkan tren positif dalam menyumbang pendapatan daerah.

Untuk layanan transportasi publik, Rachmad meminta adanya penambahan fasilitas halte Trans Padang guna meningkatkan kenyamanan penumpang. Ia meyakini bahwa dengan pelayanan yang prima, BUMD Kota Padang tidak hanya sekadar mengejar profit, tetapi juga menjadi pilar pelayanan publik yang handal.

Helmi Moesim: Realisasi Fisik Maksimal Meski Terkendala Bencana

Ketua Pansus III, Helmi Moesim, melaporkan bahwa secara umum kinerja OPD yang menjadi mitra kerjanya sudah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Salah satu indikator keberhasilan yang ia sampaikan adalah realisasi fisik program yang mampu mencapai angka 100 persen di akhir tahun anggaran.

Namun, Helmi memberikan catatan khusus mengenai serapan keuangan yang belum sepenuhnya selaras dengan realisasi fisik di lapangan. Perbedaan angka ini menjadi bahan evaluasi agar sinkronisasi antara progres pekerjaan dan administrasi keuangan dapat berjalan lebih harmonis ke depannya.

Ia juga mengungkapkan adanya kendala teknis berupa keterlambatan pekerjaan akibat faktor cuaca dan bencana alam yang sempat melanda. Kondisi geografis dan distribusi logistik yang terhambat saat bencana menjadi tantangan yang harus dicarikan solusinya agar tidak mengganggu garis waktu proyek infrastruktur.

Helmi memastikan bahwa seluruh temuan dan kendala teknis ini akan dirangkum dalam rekomendasi resmi yang disampaikan dalam rapat paripurna. Ia berharap Pemerintah Kota Padang lebih sigap dalam menyusun rencana kontingensi agar pembangunan tetap berjalan lancar meski di tengah situasi sulit.

H. Iskandar: Pastikan Akurasi Data dan Dampak Layanan

Ketua Pansus IV, H. Iskandar, menyatakan bahwa pihaknya masih dalam tahap finalisasi kesimpulan setelah merampungkan serangkaian pembahasan dengan mitra OPD. Fokus utama Pansus IV adalah memastikan bahwa realisasi rencana kerja benar-benar didukung oleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Iskandar menekankan pentingnya sinkronisasi antara laporan di atas kertas dengan kondisi objektif di lapangan. Ia melihat ada beberapa capaian yang belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga membutuhkan klarifikasi lebih mendalam terkait hambatan yang dihadapi oleh masing-masing dinas terkait.

Evaluasi yang dilakukan Pansus IV juga menyasar pada kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat selama tahun 2025. Iskandar ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar bertransformasi menjadi layanan yang memudahkan urusan warga, bukan justru menambah beban birokrasi.

Ia menegaskan bahwa hasil akhir dari pembahasan LKPJ ini akan menjadi potret nyata kinerja pemerintah. Dengan data yang akurat, DPRD Padang dapat memberikan arahan yang lebih tajam bagi Wali Kota dalam menyusun skala prioritas pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Muharlion: Program Unggulan 2026 Harus Lebih Kreatif

Menutup rangkaian evaluasi, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa hasil LKPJ 2025 harus menjadi batu pijakan untuk peningkatan kinerja di tahun 2026. Ia menuntut para kepala OPD untuk lebih kreatif dalam merealisasikan program unggulan (Progul) meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

Muharlion menyoroti masih adanya pekerjaan dari rekanan atau pihak ketiga yang tidak selesai tepat waktu hingga berujung pada sanksi denda. Hal ini menurutnya tidak boleh terulang kembali, karena keterlambatan satu proyek akan berdampak domino pada pemanfaatan fasilitas oleh masyarakat luas.

Ia juga meminta OPD untuk lebih proaktif dalam menghadapi kendala distribusi akibat faktor alam. Menurutnya, inovasi dalam manajemen proyek sangat diperlukan agar setiap kendala lapangan dapat segera diantisipasi tanpa harus menunggu proses evaluasi di akhir tahun.

Harapan besar digantungkan Muharlion agar sinergi antara DPRD dan Pemko Padang semakin solid pasca-pembahasan LKPJ ini. Fokus utamanya tetap satu, yakni memastikan kesejahteraan warga Padang meningkat melalui implementasi kebijakan yang transparan, akuntabel, dan penuh inovasi. (*)