Gelar Dua Rapat Paripurna, DPRD Padang Setujui LKPJ Walikota 2025

PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang secara resmi memberikan persetujuan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun Anggaran 2025. Persetujuan ini disahkan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Utama DPRD Kota Padang, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Senin (6/4/2026).

Rapat krusial ini dipimpin langsungKetua DPRD Kota Padang, Muharlion, dan dihadiri Walikota Padang Fadly Amran serta Wakil Walikota Maigus Nasir. Kehadiran unsur Forkopimda, pimpinan OPD, dan berbagai stakeholder terkait menandakan pentingnya evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran terakhir.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, terutama kepada Panitia Khusus (Pansus) I, II, III, dan IV. Kerja keras legislatif dalam membedah laporan kinerja pemerintah dinilai sebagai bentuk kontrol yang sehat demi kemajuan Kota Padang ke depan.

Dalam sambutannya, Fadly menegaskan bahwa masukan multidimensi yang diberikan DPRD akan dijadikan bahan evaluasi mendalam. Pemerintah Kota Padang menyadari bahwa pelaksanaan program sepanjang tahun 2025 masih memiliki celah yang perlu disempurnakan melalui sinergi yang lebih baik dengan pihak legislatif.

Persetujuan ini diberikan setelah melalui pembahasan intensifgabungan pansus. Laporan gabungan pansus yang dibacakan menjadi potret nyata capaian kinerja serta hambatan yang dihadapi pemerintah daerah, mulai dari isu infrastruktur, pendidikan, hingga optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Ketua Pansus I, Usmardi Thareb, dalam laporannya menyoroti aspek tata kelola pemerintahan dan hukum. Pansus I memberikan catatan penting mengenai penyerapan anggaran yang belum maksimal di beberapa OPD mitra serta perlunya penguatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan sekretariat daerah.

Sementara itu, Ketua Pansus II, Rachmad Wijaya, memaparkan evaluasi di bidang ekonomi dan keuangan. Pansus II mengapresiasi kinerja positif beberapa BUMD seperti Perumda Air Minum, namun tetap mendorong efisiensi biaya operasional agar subsidi layanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah bisa ditingkatkan.

Ketua Pansus III, Helmi Moesim, melaporkan hasil bedah kinerja di sektor pembangunan dan infrastruktur. Meski realisasi fisik di lapangan dinilai cukup baik, Helmi menekankan perlunya solusi teknis menghadapi kendala bencana alam yang seringkali menghambat ketepatan waktu penyelesaian proyek fisik.

Adapun Ketua Pansus IV, H. Iskandar, menyampaikan laporan di bidang kesejahteraan rakyat dan pendidikan. Pansus IV merekomendasikan akurasi data kemiskinan dan pemerataan kualitas pendidikan agar program jaminan sosial yang digelontorkan pemerintah benar-benar tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPRD Kota Padang turut menyampaikan Pendapat Akhir (PA) mereka. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diketuai Rafdi, menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam menuntaskan program unggulan (Progun) yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

Fraksi Partai Gerindra, dipimpin ketuanya Wahyu Hidayat, memberikan catatan kritis mengenai optimalisasi sektor-sektor pendapatan daerah. Gerindra mendorong agar Pemerintah Kota Padang lebih kreatif dalam menggali potensi pajak dan retribusi tanpa membebani ekonomi masyarakat kecil.

Selanjutnya, Fraksi Partai NasDem yang diketuai Argi Putra Finalo, menyoroti pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan realisasi di lapangan. NasDem berharap kebijakan di tahun berikutnya lebih berpihak pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan penguatan UMKM lokal.

Fraksi PAN, di bawah kepemimpinan Rustam Efendi, menitikberatkan pada perbaikan pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan. PAN berharap digitalisasi birokrasi tidak hanya sekadar tren, tetapi benar-benar mempermudah akses warga dalam mendapatkan layanan dasar pemerintahan.

Fraksi Partai Demokrat, dengan ketuanya Surya Jufri, menekankan perlunya transparansi dalam pengelolaan anggaran belanja daerah. Demokrat memberikan catatan agar setiap proyek fisik diawasi secara ketat kualitasnya sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran akibat kerusakan dini.

Fraksi PDIP-PPP yang merupakan gabungan kekuatan politik, dipimpin Wismar Panjaitan, menyuarakan pentingnya penguatan sektor kesehatan dan jaminan sosial. Fraksi ini meminta pemerintah untuk memastikan ketersediaan obat dan kualitas layanan di Puskesmas serta RSUD tetap menjadi prioritas utama.

Terakhir, Fraksi PKB-Ummat yang diketuai Yusri Latif, menekankan pada aspek pembangunan moral dan penguatan nilai-nilai religius di tengah masyarakat. Mereka berharap pemerintah juga memberikan porsi perhatian yang seimbang antara pembangunan fisik dan pembangunan mental spiritual warga.

Ketua DPRD Padang, Muharlion, menyimpulkan bahwa persetujuan LKPJ ini disertai dengan tumpukan rekomendasi strategis yang harus ditindaklanjuti. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan setiap poin rekomendasi pansus dilaksanakanpemerintah kota dalam tahun berjalan.

Walikota Fadly Amran menegaskan kembali komitmennya bahwa LKPJ ini adalah dasar dalam perencanaan kebijakan pada tahun anggaran berikutnya. Pemerintah Kota Padang bertekad menjadikan setiap kritik dari fraksi dan pansus sebagai pelecut semangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sidang paripurna ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan antara pimpinan DPRD dan Pemerintah Kota Padang. Momen ini menjadi simbol kesepahaman antara eksekutif dan legislatif untuk tetap berjalan beriringan dalam mengawal pembangunan Kota Padang yang berkelanjutan dan inklusif. (*)