Dorong Transaksi Keuangan Daerah Lebih Transparan, Bank Nagari Perkuat ETPD

Dorong Transaksi Keuangan Daerah Lebih Transparan, Bank Nagari Perkuat ETPD

Padang (Minangsatu) - PT Bank Nagari memperkuat dukungan terhadap percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Sumatera Barat (Sumbar).

Langkah tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem digital pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, mulai dari penerimaan hingga pengeluaran.

Hal itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) Bank Nagari, Gusti Candra dalam kegiatan ETPD Partnership Gathering & ETPD Award 2026 di Hotel Mercure Padang, Jumat (25/9).

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah, regulator, jajaran Bank Nagari, serta pemangku kepentingan terkait.

Gusti Candra mengatakan, Bank Nagari sebagai bank pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah.

Menurutnya, karakteristik setiap daerah yang berbeda membutuhkan solusi layanan perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat.

"ETPD adalah bagian dari upaya membangun pengelolaan keuangan daerah yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan inklusif," kata Gusti.

Ia menjelaskan, Bank Nagari terus mengembangkan ekosistem digital untuk mendukung penerimaan daerah. Sejumlah layanan yang disiapkan antara lain e-retribusi, Nagari Portal Payment (NPP), host to host, serta SNAP API untuk mendukung integrasi dengan sistem pemerintah daerah dan mitra.

Sementara untuk pengeluaran daerah, Bank Nagari menyediakan Nagari Cash Management (NCM), SP2D Online yang terintegrasi dengan SIPD RI, serta integrasi Siskeudes transaksi nontunai.

Digitalisasi juga diperluas melalui berbagai kanal pembayaran. Masyarakat dan dunia usaha dapat melakukan pembayaran pajak dan retribusi melalui Super Apps Ollin by Nagari, ATM/CRM, EDC, QRIS, virtual account, teller, internet banking, Agen Bank Nagari Link hingga POS Android.

Selain itu, Bank Nagari mengembangkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), Nagari Digital Masjid, serta integrasi layanan dengan Samsat dan badan layanan umum daerah (BLUD), termasuk rumah sakit umum daerah.

Gusti mengatakan, ETPD tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan transaksi dari tunai menjadi nontunai. Lebih jauh, digitalisasi diharapkan membuat transaksi tercatat dan dapat dimonitor sehingga mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.

"Yang ingin dibangun Bank Nagari bukan sekadar sistem pembayaran, melainkan sebuah ekosistem digital keuangan daerah yang terintegrasi, mulai dari penerimaan daerah, pengelolaan kas, sampai dengan pengeluaran daerah," ujarnya.

Berdasarkan data yang disampaikan Gusti, pada 2025 transaksi pajak dan retribusi yang dihimpun Pemprov Sumbar bersama 19 pemerintah kabupaten dan kota mencapai Rp510 miliar, atau meningkat 5,16 persen.

Penerimaan retribusi daerah juga disebut meningkat 13,61 persen, dari Rp37 miliar menjadi Rp42 miliar. Sementara transaksi nontunai mencapai Rp29,8 triliun dengan pertumbuhan 12,5 persen.

Data tersebut, menurut Gusti, menunjukkan digitalisasi telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi dan pengelolaan keuangan daerah.

Transaksi digital tidak hanya memberikan kemudahan dan kecepatan, tetapi juga membantu pemerintah daerah dalam pencatatan dan pemantauan transaksi.

"Semakin baik ekosistem transaksi daerah, semakin besar efisiensi dan manfaat yang dapat diciptakan. Semakin kuat Bank Nagari, semakin besar pula kapasitas kontribusinya kepada daerah," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Agus Fatoni yang hadir dalam kesempatan itu menekankan pentingnya pemerintah daerah mengoptimalkan kapasitas fiskal yang tersedia.

Ia menyebut peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dapat ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan inovasi daerah.

Agus juga mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan data yang digunakan dalam pengelolaan keuangan selalu diperbarui dan memiliki tingkat akurasi yang baik. Data tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam proses penerimaan Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Selain itu, peningkatan kinerja pemerintah daerah dapat membuka peluang memperoleh insentif dari pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Arry Yuswandi yang mewakili Gubernur Sumbar mengatakan, penguatan ETPD perlu terus didorong melalui sinergi seluruh pihak. Digitalisasi transaksi pemerintah daerah diharapkan memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Arry, ETPD bukan semata-mata berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam transaksi. Sistem tersebut juga dapat menjadi instrumen untuk membangun pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kolaborasi ini harus terus diperkuat agar setiap inovasi dalam transaksi digital dapat mendukung efisiensi, meningkatkan akuntabilitas, sekaligus memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Di sisi lain, Direktur Keuangan Bank Nagari Roni Edrian menambahkan, keberhasilan ETPD tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem dan teknologi. Menurutnya, keberhasilan implementasi juga ditentukan oleh kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, Bank Indonesia, Bank Nagari, dan seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem transaksi pemerintah daerah.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan komunikasi yang lebih intensif dan langkah konkret untuk memperluas implementasi ETPD di masing-masing daerah.

"Kami siap berdiskusi, berkoordinasi, dan bersama-sama mencari solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah," ujar Roni.

Bank Nagari juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan maupun kendala dalam penerapan ETPD.

Bank Nagari menyatakan siap melakukan koordinasi dan pendampingan agar fitur-fitur digital yang telah disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Lebih lanjut Gusti mengatakan, kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya akan terus diperkuat.


Hal tersebut dilakukan agar penerapan ETPD di Sumatera Barat semakin terintegrasi dan memberikan manfaat bagi pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan ETPD Partnership Gathering & ETPD Award 2026 juga menjadi momentum pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah penerima ETPD Award 2026.

Sementara itu sejumlah daerah berhasil meraih penghargaan ETPD Award. Pertama, Penghargaan Peningkatan Implementasi ETPD tahun 2025, yakni Provinsi Sumbar dan Kota Padang Panjang.

Kemudian, Penghargaan Transaksi Retribusi Daerah Tertinggi tahun 2026 (Januari sampai Juni 2026), yaitu Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar.


Lalu, Penghargaan Transaksi Pajak Daerah Tertinggi tahun 2026 (Januari sampai Juni 2026), yakni Kota Padang dan Kota Bukittinggi.

Penghargaan Optimalisasi Dana Pemda pada CASA Bank Nagari 2026, yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Penghargaan Inovasi Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah diberikan kepada Provinsi Sumbar dan Kabupaten Pesisir Selatan. Terakhir, Penghargaan Pemda Teraktif dalam Pengembangan Digitalisasi Daerah tahun 2026, yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.

Penghargaan tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi daerah untuk terus meningkatkan implementasi dan inovasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah.