Donizar Sesalkan Kuota BPJS Tanggungan Pemkab Pasaman Habis

Lubuk Sikaping (Minangsatu) - Seorang pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping mengeluh lantaran tidak masuk dalam kuota untuk menggunakan kartu Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang ditanggung Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Pasien bernama Elfi (27) asal Jorong Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping mengatakan, bahwa pada hari Selasa siang (13/10), dirinya bersama suami tercinta Bayu (28), dalam kondisi hamil berat akan melahirkan berangkat menuju RSUD Lubuk Sikaping untuk ditangani secara medis.

"Kami ke RSUD Lubuk Sikaping pada Selasa, (13/10) supaya langsung masuk IGD untuk ditangani, namun dokter rumah sakit mengatakan bahwa belum bisa dilakukan operasi karena umur kandungan belum mencukupi dan pada hari Jumat (16/10) mendatang, diminta kembali lagi untuk melihat perkembangannya. Jika kami keluar rumah sakit  maka kami akan menjadi pasien umum, dan jika dirawat inap kami tidak sanggup karena BPJS belum aktif. Kami telah berupaya untuk mengurus agar masuk dalam nama pengguna BPJS dalam kuota yang ditanggung Pemkab Pasaman, tapi tidak berhasil. Karena setelah meminta rekomendasi ke Dinsos Pasaman, kami langsung ke Kantor BPJS Kesehatan dan mereka sampaikan bahwa kuota habis dan kuota Jampersal pun habis," kata Elfi kepada Minangsatu, Kamis (15/10/2020).

Hal ini tentu sangat mengecewakan, tambah Elfi, karena saat ini dirinya terkulai lemas dalam keadaan hamil berat dan suaminya hanya pekerja serabutan. Elfi juga mengetahui, bahwa semua masyarakat atau warga Pasaman yang hidup dalam garis kemiskinan ditanggung BPJS-nya oleh Pemkab Pasaman.

"Kami sedih dan kecewa, disaat kami butuh uluran tangan dan bantuan, kami malah tidak masuk kuota BPJS dari Pemkab Pasaman. Padahal, yang kami ketahui bahwa setiap warga Pasaman yang miskin ditanggung BPJS-nya oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman," ujar Elfi seraya menangis sedih.

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Donizar menyampaikan kekecewaanya atas kejadian yang menimpa keluarga Bayu dan Elfi atas kendala kuota habis penerima tanggungan BPJS oleh Pemkab Pasaman.

"Kesehatan itu menjadi hak bagi masyarakat. Komitmen kepala daerah terkait dengan biaya kesehatan gratis menjadi tanda tanya ketika ada alasan “kuota” habis ketika masyarakat miskin membutuhkan. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan pernyataan Bupati Pasaman, yang kita ketahui bersama bahwa setiap warga Pasaman yang berada di garis kemiskinan mendapatkan tanggungan BPJS oleh pemerintah," ujar Donizar.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Donizar juga menyampaikan kekecewaan atas kurangnya transparansi dan sosialisasi oleh Dinas terkait, supaya semua lapisan masyarakat mengetahui bagaimana system pendataan yang mendapatkan tanggungan BPJS oleh pemerintah.

"Kita juga menyayangkan, bagaimana minimnya transparansi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Instansi dan Dinas terkait. Hal ini tentu berdampak kepada masyarakat miskin yang berhak mendapatkan tanggungan BPJS dari pemerintah menjadi terlantar," kata Donizar.

Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PKB ini juga mengharapkan, peranan aktif dari pemangku kebijakan serta stake holder terkait di Pasaman, untuk menyelesaikan masalah pendataan masyarakat miskin penerima BPJS tanggungan pemerintah.

"Kita berharap, OPD dan instansi yang terkait dengan masalah data masyarakat miskin penerima BPJS kesehatan di Pasaman, agar mengakomodir masyarakat miskin yang belum masuk sebagai penerima bantuan pusat dan provinsi. Yang kita pertaruhkan disini adalah nyawa masyarakat yang sedang membutuhkan tindakan medis tapi terkendala dengan biaya," tegas Donizar.