Diskusi Politik Minangsatu; Pakar Politik Asrinaldi Sebut Polling Online Sebatas Informasi

Padang (Minangsatu) - Setiap pelaksanaan polling online harus dijadikan sebagai informasi saja bagi masyarakat. Jangan dijadikan pegangan yang kuat karena angka margin of errornya bisa tinggi. Demikian yang disampaikan oleh pakar politik dari Universitas Andalas Dr. Asrinaldi dalam diskusi politik Minangsatu secara langsung di Padang Old Town Resto Gallery dan virtual melalui siaran YouTube, Sabtu (31/10).

Ada banyak hal yang harus diperhatikan dan diawasi secara ketat dalam polling online. Mulai dari perlunya pembatasan agar setiap user dapat melakukan satu kali klik saja, cukupnya keterwakilan seluruh daerah, sampai dengan jumlah sampel yang dijadikan acuan. “Semua harus diatur dalam sistem dan sesuai dengan metodologi. Barangkali bisa saja dilakukan, tetapi memiliki potensi kesalahan atau ketidakakuratan yang cukup besar,” terangnya.

Biasanya demi mencapai keakuratan, setiap polling online yang dilakukan dapat memanfaatkan database atau basis data dari offline terlebih dahulu. Survei sebagai pemetaan atas preferensi atau pilihan politik masyarakat terkait dengan calon pun setidaknya membutuhkan 440 sampel agar tingkat kemungkinan kesalahan bisa diminimalisir, yakni sekitar 5% saja. Semakin banyak sampel yang diperoleh akan semakin bagus nilai kesimpulannya.

PLN Siapkan 191 Posko Siaga , Demi Sukseskan Pesta Demokrasi Di Sumbar

minangsatu > Politik

Alumni Lemhanas Sumbar Siap Dukung Suksesnya Penyelenggaran Pemilu Serentak 2024

minangsatu > Politik

Lebih lanjut, dalam diskusi yang dipandu oleh TE Radjo Boedjang sebagai pendiri media Minangsatu ini, Asrinaldi menyampaikan bahwa biasanya hasil survei dan polling jarang dipublikasi. Oleh karena itu, ada kemungkinan propaganda jika ditemukan publikasi hasil. Masyarakat penting sekali berhati-hati supaya tidak terpengaruh dan tetap memilih sesuai hati nurani dengan mempertimbangakan track record dari masing-masing calon.

“Secara garis besar, ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dari lembaga survei. Di antaranya netralitas, metodologi, sertifikasi, kredibilitas, dan keterbukaan pembiayaan”, ujarnya menambahkan.

Mengusung tema “Mengukur Tukang Ukur; Fenomena Survey dan Polling Pilkada”, H. Heranof Firdaus selaku Ketua PWI Sumbar sekaligus Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Minangsatu turut menaggapi dari sisi jurnalis media. Adanya hasil survei mengharuskan jurnalis untuk mengkaji secara mendalam latar belakang survei tersebut.

“Media yang menerima hasil survei harus mampu mengkritisi sekaligus membandingkan dengan pendapat pakar. Hal ini agar masyarakat memilki pertimbangan lebih jauh,” tuturnya.

Terakhir, Asrinaldi berpesan perlunya ilmu pengetahuan dalam berpolitik saat ini sehubungan dengan semakin modernnya zaman. “Ini keliru jika parameternya ialah rasa-rasa.”