Dihadiri Kepala BNPB Dan BMKG, BPBD Sumbar Gelar Rakor Mengurangi Resiko Bencana

Padang (Minangsatu) - Rapat Koordinasi membangun kesadaran masyarakat secara kolektif dengan memgurangi resiko bencana banjir dan banjir bandang serta peresmian shelter INA-TEWS dan operasional EEWS di hotel Grand Inna Muara Padang, Senin (23/12), dihadiri Kepala BNPB Letnan Jendral TNI Doni Monardo beserta Kepala BMKG Prof. Dwikorita Karnawati, M.Sc.,Ph.D. 

Tujuan Kunjungan adalah meningkatkan kesiapsiagaan Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi potensi bencana dikarenakan itensitas hujan yang sangat tinggi.

Rapat Koordinasi dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur Sumbar, Bupati/walikota, Forkopimda, DPRD, Kalaksa BPBD se Sumbar, kepala OPD, tokoh ulama, MUI Sumbar, serta Organinsai kebencanaan lainnya.

Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc mengatakan, menurut ramalan BMKG, kemungkinan curah hujan di Sumbar meningkat terus sampai bulan April 2020. Kondisi ini akan terus terjadi.

"Untuk itu kita adakan Rakor ini, supaya bisa mengantisipasi mengurangi resiko bencana yang dampak dari hujan deras yang melebihi normal. Ini bisa mengakibatkan banjir dan banjir bandang," kata Gubernur Sumbar.

Hujan hebat tidak bisa tahan, realitanya mengena pada Sumbar, namun demikian manusia diberikan akal oleh Allah SWT. Untuk menguranginya daerah kabupaten kota bangun Mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

"Kita diberi akal untuk berpikir maksimal mengurangi dengan mitigasi supaya bisa diantisipasi sehingga tidak ada korban," ujar Irwan Prayitno.

Ditambahkan,"Kita harus menerima takdir, karena hujan kuasa Allah yang tidak bisa kita tahan. Apalagi Sumbar memiliki pergunungan dan ribuan sungai, jadi mau tidak mau kita harus waspada akan terjadinya banjir dan banjir bandang," tuturnya.

Lebih lanjut gubernur menyampaikan, bahwa kondisi bencana di Sumbar hampir merata. Menurutnya, ada lima hal yang tidak bisa diprediksi, kiamat, rezki, kemarian, kemarin dan hujan. Namun untuk banjir bandang bisa diatasi, oleh karena itu perlu ada solusi.

"Banjir bandang bisa kita nihilkan, asalkan pemerintah kabupaten kota selalu mengawasi  setiap hulu sungai yang tersumbat oleh material batu dan kayu. Kalau hulu sungai sudah tersumbat, air sungai akan membentuk kumpulan air, sehingga tidak terbendung dan akhirnya banjir bandang," jelasnya.

Selain itu gubernur Sumbar juga mengatakan, Sumbar masih langganan gempa. Hampir tiap hari gempa melanda ada 5 dan 4 SR. Karena keseringan gempa tentunya perbukitan menjadi labil, dengan membentuk retakan kecil dan berlobang. Apabila sudah hujan deras bisa menimbulkan galodo (banjir bandang).

"Jadi gempa selama ini membuat labil perbukitan. Sekuat apapun bukit kalau sudah digoncang gempa dan ditambah hujan terus menerus. Dia akan runtuh dan mengakibatkan longsor," paparnya.

Makanya gubernur Sumbar minta mitigasi bencana menjadi kewajiban pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari bencana.

Sementara itu Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, hampir semua pakar membicarakan kondisi Sumbar, mulai dari gempa megathrust di Kabupaten Mentawai, selain itu, Sumatera Barat juga memiliki potensi patahan lempeng semangko serta di kelilingi gunung api. Ditambah dengan curah hujan semakin meningkat sampai April 2020.

"Ini harus diwaspadai, kalau kita petakan wilayah Sumbar ini memang daerah yang memiliki potensi besar terjadinya bencana. Makanya penting kesiapsiagaan dan mitigasi bencana," sebutnya.

Doni mengatakan, pepatah Minangkabau "Alam Takambang Jadi Guru" jadi mitigasi bencana paling baik adalah berdamai dengan alam. Alam jangan dirusak, kalau dirusak alam pasti akan marah dan mengamuk. 

"Harga alam kita, dulu nenek moyang kita belajar dengan alam untuk memperhitungkan sebab akibat, jadi jaga alam kita, jangan tebang pohon bakau di pinggir pantai dan pohon pelindung sebagai serapan air," papar Doni Monardo.

Kepala BNPB minta pada pemerintah provinsi dan aparat hukum, agar sanksi tegas yang membabat pohon di pinggir pantai dan hutan konvernsi dan hutan lindung. Pemprov Sumbar bisa bekerjasama dengan TNI dan Kepolisian dalam penanggulangan bencana.

Selanjutnya Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwikorita Karnawati,  menyampaikan bahwa BMKG telah berperan aktif dalam mendukung pengurangan resiko bencana di wilayah Provinsi Sumbar. Saat ini sudah ada 5 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berperan di dalam menyampaikan informasi MKKuG. 

Untuk tahun 2019 BMKG menempatkan 50 unit EEWS (Earthquake Early Warning System) yang ditempatkan 10 unit di sekitar Kepulauan Mentawai yang merupakan jalur megathrust dan 40 unit di Wilayah kabupaten pesisir Sumatera Barat seperti di Pesisir Selatan, Padang, Pariaman, Padang Pariaman, Agam dan Pasaman Barat. Diharapkan penempatan EEWS ini dapat meningkatkan dan mendukung upaya kesiapsiagaan. 

"Perlu dilakukan upaya sosialisasi dan edukasi yang masif dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana," ungkapnya

Pembangunan EEWS harus didukung oleh perubahan mindset dan kultur dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. 

Lanjut Dwikorita menyampaikan, akhir-akhir ini Sumbar sering dilanda bencana banjir dan banjir bandang. Ini diakibatkan terjadi distribusi curah hujan cukup signifikan. 

Kondisi ini diakibatkan adanya faktor Dinamika atmosfer skala regional dan lokal terkini yaitu adanya Monsun Asia yang mulai menunjukkan aktifitas signifikan sehingga dapat menyebabkan peningkatan massa udara basah, terbentuknya pola konvergensi, perlambatan, dan belokan angin di beberapa wilayah, suhu muka laut di wilayah perairan Indonesia yang masih hangat dan mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia.

"Saya menghimbau pada masyarakat Sumbar perlu diwaspadai potensi cuaca ekstrim dan hujan lebat terus terjadi, mulai libur natal 2019 dan tahun baru 2020, bahkan bisa sampai pada bulan April 2020 mendatang. Umumnya hujan terjadi dimulai pada saat menjelang siang hingga sore hari," pintanya.

Masyarakat dapat mengakses melalui informasi resmi BMKG, baik melalui media sosial, media elektronik, hotline informasi, dan media lainnya. Khususnya pada  posko NATARU 2019/2020.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB Doni Monardo menyerahkan bantuan penanggulangan bencana berupa satu unit mobil rescue komando, satu unit speedboat fibet dan empat unit perahu evakuasi kepada gubernur Irwan Prayitno untuk keperluan BPBD Sumbar.

Sekaligus penanganan kerjasama dalam penanggulangan bencana antar kepala daerah, BNPB dan BMKG dengan disaksikan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar Erman Rahman.