Capaian Opini WTP 5 Tahun Beruntun, Prov. Sumbar Diberi Penghargaan Oleh Menteri Keuangan

Jakarta (Minangsatu) - Gubernur Sumatera Barat kembali menerima penghargaan Pemerintah Indonesia kepada entitas pemerintah atas Capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2013 s/d 2017.

Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Keuangan  Republik Indonesia pada Rakernas Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2018 dengan tema Pengelolaan Keuangan Negara yang sehat untuk Indonesia Kuat. 

Demikian disampaikan Gubernur Irwan Prayitno disela-sela kegiatan di gedung Dharmapala Kementerian Keuangan RI, Kamis (20/9/2018).

"Entitas pelaporan yang memperoleh WTP terlihat dari meningkatkan pemahaman pengelolaan keungan negara yg transparan, akutabilitas dan profesional, menjaga mementum pancapaiaan program-program prioritas nasional, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program-program prioritas nasional," terang Irwan Prayitno. 

Gubernur menjelaskan,  opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah juga diberikan  8 provinsi yang telah menerima penghargaan 5 kali berturut semua ini dilihat dari daerah yang petumbuhan ekonominya diatas rata-rata Nasional. 

"Opini WTP yang diterima 8 daerah dengan penghargaan 5 kali berturut-turut memberikan pengaruh, pengangguran lebih rendah dari rata-rata nasional sedangkan indek pembangunan manusia lebih tinggi dari indek pembangunan manusia nasional untuk jenis rasio kebih kecil dari pemerintah pusat," sebut Irwan. 

Menteri Keuangan Sri Muliani dalam sambutannya juga menyampaikan, hal yang perlu dapat perhatian mengurangi tata kelola yang buruk (korupsi) sedangkan peningkatkan capaian juga diiringi dengan pemanfaatan informasi pada laporan keungan tersebut.

Laporan jangan disimpan di dalam lemari tetapi informasinya juga harus dimanfaatkan dalam perencanaan, evaluasi dan pengembil keputusan2 strategi lainya. Pemanfatan informasi pada laporan keuangan antara lain untuk perencanaan alokasi anggaran, dan penetapan target-target. 

PNBP, penatausahaan aset berupa barang milik negara dan daerah, Evaluasi program dan kegiatan pemerintah, Investasi dan impor harus diperbaiki kebijakan sedangkan presentase Indonesia tahun 2018, pertumbuhan ekonomi  5,16%, Tingkat pengguran 5,13%,Tingkat kemiskinan 9,8%.

Penerimaan negara 5,48%, realisasi penyerapan belanja negara 51,5%, realisasi transfer ke daerah dan dana desa 58,6%, divisit 1,02%, inflasi 3.2%, tingkat kredit macet 2,7%, rata-rata pertumbuhan kredit 10-12%.

"Sementara untuk Tantangan SDM daya saing SDM kita masih kalah dibadingkan dengan negara lain Indonesia berada di urutan 77 dari total 119 negara di dunia dalam peringkat global tolent competitiveness index (GTCI) Tahun 2018," ujar Sri Muliani.

Ditambahkan Sri Mulyani, RAPBN tahun 2019 yang diajukan pemerintah mengambil tema APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan (investasi) sumber daya manusia (SDM).

(Relis Humas Sumbar)