Bupati Solok Dukung Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi Di Sumatera Barat

Bupati Solok Dukung Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi di Sumatera Barat

Padang (Minangsatu) - Pemerintah Kabupaten dan Kota bersama Pemerintah Propinsi Sumatera Barat akan selalu memperkuat langkah pengawasan terhadap pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Komitmen bersama tersebut dikukuhkan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat di Padang, Kamis, (04/06/26).

Pertemuan yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansyarullah, Kabupaten Solok dihadiri Bupati Jon Firman Pandu, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumatera Barat Fakhri Rizal Hasibuan, serta jajaran Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumatera Barat.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumatera Barat memaparkan sejumlah temuan krusial terkait modus operandi penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.

Berbagai praktik curang yang berhasil diidentifikasi meliputi penggunaan kendaraan dengan pelat nomor polisi ganda, modifikasi tangki bahan bakar secara ilegal, hingga manipulasi pengisian berulang dengan memanfaatkan beberapa QR Code yang berbeda. Lebih jauh, terindikasi pula adanya penyelewengan distribusi solar subsidi yang dialirkan untuk menyokong aktivitas pertambangan ilegal.

Berbagai celah penyalahgunaan ini secara akumulatif telah memicu kelangkaan di tingkat konsumen akhir, yang berujung pada antrean panjang kendaraan bermotor di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Menyikapi temuan tersebut Bupati Jon Pandu menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

“Pengawasan dan pengendalian distribusi BBM bersubsidi memerlukan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya, kita berharap penyaluran BBM bersubsidi dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak menerimanya,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menjaga kelancaran distribusi BBM bersubsidi serta mengantisipasi berbagai potensi kendala yang dapat mengganggu ketersediaan energi di daerah (.zulnazar)