Bupati Solok : Masih Ada Nagari Yang Keliru Gunakan Anggaran

Singkarak, (Minangsatu) - Bupati Solok Epyardi Asda mengakui dalam Laporan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Solok masih menemukan beberapa Nagari yang keliru dalam menggunakan Anggaran dan belum sesuai dengan aturan dalam mengelola anggaran.

Untuk itu melalui Bimbingan Teknis akan menambah ilmu pengetahuan untuk memacu bekerja dengan Ikhlas dan penuh semangat," ujar Bupati Epyardi Asda pada sambutannya ketika membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Nagari bagi Walinagari dan BPN Se-Kabupaten Solok di Aula Chinangkiak Dream Park, Kec. X Koto Singkarak, Senin, (10/07/23).

Selanjutnya Bupati menjelaskan untuk menjalankan roda pemerintahahan daerah dan nagari dengan menggunakan dana APBD harus sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada, sebab dana yang dikelola merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan serta sesuai peruntukannya.

Untuk itu kata Epyardi Bimtek Ini memegang peran penting, disebabkan karena semakin meningkatnya Dana Desa/ nagari yang di anggarkan di setiap Nagari dan tentu ini akan terus bertambah juga peran Walinagari dalam hal kemasyarakatan yang semakin kompleks.

Maka dari itu terkait pemahaman pengelolaan anggaran dan aturan harus dipelajari dengan seksama sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam mengelola keuangan di masa yang akan datang,"harap Bupati.

Sebelumnya Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Nagari (DPMN) Kab.Solok Romi Hendrawan laporannya mengatakan Kegiatan Bintek bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Daerah dan Nagari tahun 2023 bagi Walinagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Se-Kabupaten Solok sehingga pengelolaan keuangan dapat lebih tertib dan disiplin anggaran.

Output kegiatan adalah tata kelola keuangan Nagari mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan, kegiatan dilaksanakan selama 5 hari dari Tanggal 10 s.d 12 Juli 2023 untuk Walinagari dan 12 s.d 14 Juli untuk anggota BPN dengan peserta sebanyak 148 Orang yaitu 74 Orang Walinagari dan 74 Orang Perwakilan Badan Permusyawaratan Nagari.(*)