Bupati Safaruddin Mutasi 59 ASN

Limapuluh Kota (Minangsatu) - Bupati Safaruddin kembali melakukan mutasi jabatan. Kali ini, total 59 Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat jabatan baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota. 

Adapaun sebanyak 59 ASN yang dimutasi tersebut terdiri dari empat pejabat pimpinan tinggi pratama, 37 pejabat administrator dan 18 orang pengawas. 

Bupati Safaruddin mengatakan mutasi merupakan hal yang biasa pada jajaran ASN, menurutnya mutasi bertujuan untuk pembinaan, pengembangan karier serta penyegaran terhadap pejabat struktural. Kepada pejabat yang baru diangkat ia mengingatkan agar meningkatkan serapan dan realisasi anggaran daerah. 

“Mutasi merupakan bentuk perputaran kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan demi pembenahan dan penyegaran untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik,” sebut Safaruddin di Limapuluh Kota, Senin (19/09/2022).

Ia mengucapkan selamat atas dilantiknya para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator maupun Pejabat Pengawas tersebut. Ia berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Ia juga berharap agar pejabat fokus kepada percepatan pembangunan daerah, percepatan pencapaian target sesuai visi kepala daerah, dan percepatan realisasi kegiatan di masing-masing perangkat daerah serta bekerja secara tim dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan dalam RPJMD 2021-2026.

"Jika semua aparatur bergerak cepat, realisasi anggaran masing-masing OPD akan jauh lebih baik dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan sesuai aturan perundang-undangan," tuturnya. 

"Pejabat juga harus memiliki kemampuan dan responsif terhadap perkembangan zaman serta harus komunikatif dalam lingkungan OPD masing-masing maupun OPD lainnya," pungkas Bupati. 

Berikut keempat Pejabat Pimpinan Pratama yang dilantik, Win Hari Endi Kepala Badan Kuangan Daerah (BKD), Adrian Wahyudi menjabat Kepala BKPSDM, Rizal Hanif Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Rahmadinol sebagai Kepala Pelaksana BPBD.(*)