Bupati Khairunas Ajak Pemangku Kepentingan Satukan Gagasan, RKPD 2027 Fokus Daya Saing Dan Hilirisasi Ekonomi

Bupati Khairunas Ajak Pemangku Kepentingan Satukan Gagasan, RKPD 2027 Fokus Daya Saing dan Hilirisasi Ekonomi

Solsel (Minangsatu) - Komitmen memperkuat arah pembangunan daerah kembali ditegaskan dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 yang digelar Rabu (18/02/2026) di Hotel Pesona Alam Sangir. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun gagasan, mempertajam prioritas, dan memastikan pembangunan tahun 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati Khairunas menghimbau seluruh pemangku kepentingan agar aktif memberikan masukan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan. Menurutnya, kualitas perencanaan sangat ditentukan oleh partisipasi semua pihak.

“Kita harus mampu memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, serta menyelaraskan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan dunia usaha. Dengan sinergi itu, peluang program di luar APBD akan semakin besar masuk ke Solok Selatan,” tegasnya.

Bupati juga menekankan peran strategis Sekretaris Daerah, Bapperida Kabupaten Solok Selatan, dan BPKD Kabupaten Solok Selatan dalam mengawal penyusunan RKPD dan APBD Tahun 2027 agar tetap fokus pada target kinerja dan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada RPJMD 2025–2029, pembangunan tahun 2027 diarahkan pada percepatan layanan publik berbasis teknologi, pemerataan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi dan UMKM, serta integrasi perlindungan sosial dengan program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Sejalan dengan arah kebijakan Sumatera Barat, tema pembangunan tahun 2027 ditetapkan sebagai Optimalisasi Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia serta Produktivitas dan Hilirisasi Ekonomi Daerah.

Sementara itu, Plt. Kepala Bapperida Kabupaten Solok Selatan, Diary Haes, SE, selaku panitia pelaksana forum, menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan momentum krusial untuk menyempurnakan arah kebijakan pembangunan.

Menurutnya, RKPD adalah dokumen teknokratis sekaligus politis yang harus menjembatani visi kepala daerah dengan kebutuhan riil masyarakat.

“Forum ini adalah ruang kolektif kita untuk memastikan setiap rupiah yang direncanakan benar-benar berdampak. Perencanaan tidak boleh hanya administratif, tetapi harus responsif, terukur, dan berpihak pada percepatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Diary Haes.

Ia juga menambahkan bahwa Bapperida berkomitmen menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara dokumen RKPD dan implementasi di lapangan.

“Kita ingin RKPD 2027 menjadi fondasi penguatan daya saing daerah. Artinya, setiap program harus memiliki nilai tambah, mendorong produktivitas, serta membuka ruang hilirisasi ekonomi lokal agar potensi Solok Selatan tidak berhenti pada sektor hulu,” tegasnya.

Dengan semangat kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, Forum Konsultasi Publik ini diharapkan melahirkan perencanaan yang tajam, terarah, dan mampu membawa Kabupaten Solok Selatan semakin maju, adaptif, dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional.(vino/solsel)