Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Kawal Musrenbang Tingkat Kabupaten Hingga Selesai

Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Kawal Musrenbang Tingkat Kabupaten Hingga Selesai

Dharmasraya (Minangsatu) - Jadikan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Dharmasraya, sebagai ajang pembahasan arah pembangunan berbasis kemasyarakatan. Jangan jadikan sebatas kegiatan serimonial semata. Penegasan ini disampaikan Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, S. H., LL. M., saat digelarnya Musrenbang di gedung Auditorium pemerintah setempat, Kamis (27/3/25). 

Pada kesempatan itu juga tampak hadir Wakil Bupati Dharmasraya Leliarni, S. Pd., M. Si., Sekretaris Daerah H. Adlisman, S. Sos., M. Si., pimpinan DPRD Dharmasraya diwakili ST Riki Alkhalik, Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Waka Polres Dharmasraya, Kajari, Dandim 0310/SSD, Staf ahli bupati, Asisten, Kepala Kantor, Dinas instansi di lingkungan Pemkab Dharmasraya, serta tokoh masyarakat dan lembaga akademisi. 

Menurut Annisa, banyak hal perlu menjadi progress dalam meningkatkan pembangunan. Terutama tentang fiskal daerah. Apalagi Kabupaten Dharmasraya saat ini dihadapi dengan defisit hingga senilai Rp96,3 miliar lebih. 

Untuk menghadapi problema berdampak kepada stabilitas keuangan daerah. Maka perlu dilakukan perombakan sistem secara nyata. Agar terhindar dari keterpurukan serta dampak lebih besar. 

Solusi awal, perlu dilakukan efisiensi anggaran alokasi belanja daerah. Dengan ketentuan setiap   kegiatan atau program. Harus berdampak nyata kepada masyarakat. Sehingga, uang dikeluarkan tidak sia-sia, dan tidak lari kemana-mana. 

Mirisnya, begitu banyak Aset dimiliki daerah, tidak mampu menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara dana operasional dan perbaikan sangat tinggi. Sehingga pemasukan dan pengeluaran tidak berbanding lurus. Melainkan tekor, alias "manombok, "

Walaupun dalam kondisi carut marutnya keuangan daerah, Annisa tetap optimis untuk membawa Kabupaten Dharmasraya kearah lebih baik. Hal ini, tentu membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder.

Saat itu, Annisa juga menekankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar meninggalkan pola lama. Bentuk sistem baru. Sehingga setiap program dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pimpinan, dan hukum. 

" Terpenting lagi, dalam pembahasan Musrenbang berlangsung saat ini. Wajib mengakomodir seluruh Visi dan Misi pimpinan. Karena, akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, " Pungkas Annisa.