Buka Rakerda PKK Sumbar 2025, Mahyeldi Minta Gerakan PKK Aktif Hingga Ke Nagari

Buka Rakerda PKK Sumbar 2025, Mahyeldi Minta Gerakan PKK Aktif Hingga ke Nagari

Padang (Minangsatu) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Provinsi Sumatera Barat 2025 di Auditorium Gubernuran, Senin (17/11/2025). Dalam momentum itu, ia meminta gerakan PKK harus benar-benar hidup dan berdampak hingga tingkat nagari, kelurahan, dan desa.

“Kalau provinsi bergerak tapi nagari tidak, itu belum bisa kita sebut gerakan. Gerakan PKK harus hidup sampai ke akar masyarakat,” ujar Mahyeldi di hadapan peserta Rakerda yang juga dihadiri Kepala Dinas PMD Sumbar, Yozarwardi Usama Putra.

Mahyeldi juga mengingatkan agar PKK lebih peka terhadap dinamika masyarakat, terutama dalam isu generasi muda, ketahanan keluarga, dan ekonomi rumah tangga. Ia menilai PKK memiliki posisi strategis dalam memperkuat karakter generasi muda.

Karena itu, Gubernur mendorong penguatan kerja sama PKK dengan Dinas Pendidikan serta perangkat daerah lainnya agar program pembinaan keluarga berjalan lebih efektif.

Gubernur menekankan pentingnya ketahanan keluarga sebagai benteng utama menghadapi persoalan seperti narkoba, pergaulan bebas, dan masalah sosial lainnya. Menurutnya, Perda Ketahanan Keluarga dapat dijadikan pedoman dalam memperkuat lingkungan sosial di tiap nagari.

Mahyeldi juga menyoroti pentingnya peran unsur adat seperti niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai, serta bundo kanduang sebagai penopang utama tatanan sosial masyarakat Minangkabau. Ia berharap PKK dapat memfasilitasi pertemuan rutin dengan unsur adat untuk menyelaraskan program dan memperkuat ketahanan sosial.

Sebagai contoh penerapan yang baik, Mahyeldi menyebut Nagari Bukik Surungan di Padang Panjang, yang secara rutin menggelar rapat bulanan bersama tokoh adat dan masyarakat untuk membahas persoalan nagari. Ia menyatakan pola seperti ini akan diperkuat dalam Peraturan Gubernur yang sedang disusun.

Gubernur juga menyinggung kerja sama Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAM) dengan kepolisian melalui program Restorative Justice, yang memungkinkan penyelesaian masalah sosial langsung di nagari tanpa proses pengadilan yang panjang.

Sementara itu, Ketua TP PKK Sumbar, Ny. Harneli Mahyeldi, menegaskan bahwa Rakerda ke-10 ini menjadi momentum penyatuan langkah dari tingkat provinsi hingga nagari. Dengan tema “Rakerda sebagai Momentum Menyatukan Langkah dan Menyusun Strategi dalam Melaksanakan Gerakan PKK Menuju Indonesia Emas,” PKK dituntut mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.

Harneli juga mendorong pengurus PKK di setiap tingkatan untuk lebih inovatif dalam menggali sumber pendanaan melalui kerja sama dan pemanfaatan dana CSR, mengingat kapasitas anggaran daerah yang beragam. Ia meminta kabupaten/kota memberikan perhatian khusus terhadap alokasi anggaran PKK hingga tingkat kecamatan agar program dapat berjalan optimal.

Ketua Pelaksana, Mutmar Yeny Dalmis, melaporkan bahwa Rakerda ini menjadi forum konsolidasi antara PKK provinsi dan kabupaten/kota. Agendanya meliputi evaluasi program tahun sebelumnya, penyelarasan rencana kerja dengan kebijakan pusat dan daerah, penguatan kelembagaan, penetapan strategi prioritas, hingga perumusan rekomendasi untuk tindak lanjut di lapangan.

Rakerda ke-10 ini dihadiri sekitar 200 peserta, termasuk pengurus PKK provinsi, pengurus kabupaten/kota, ketua pokja, staf ahli, narasumber, dan undangan lainnya. Hadir pula Staf Ahli TP-PKK Sumbar, Ny. Dianita Maulin Vasco.

Balitbang Sumbar Rapat Tindaklanjuti Rekomendasi MPK Subbidang ABS SBK

minangsatu > Sosial Budaya

Ini Pemenang Lomba Foto Pawai Kemerdekaan

minangsatu > Sosial Budaya