Bersama Bank Nagari Pemko Payakumbuh Sukses Integrasi Sistem Pembayaran Digital

Bersama Bank Nagari Pemko Payakumbuh Sukses Integrasi Sistem Pembayaran Digital

Payakumbuh (Minangsatu) - Pemko Payakumbuh menjadi satu-satunya Pemerintah Kota di Indonesia yang diundang sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) penyusunan materi Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKD) Sistem Pembayaran April 2026 yang digelar di The Hotel Grand Hyatt, Menteng, Jakarta, Rabu (04/03/2026) sore.

Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta melalui Sekda Rida Ananda, mengatakan kehadiran Payakumbuh bersama Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Lombok Timur dalam forum tersebut merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan daerah dalam mengimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

“Kita diminta memaparkan strategi percepatan ETPD, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Ini menjadi masukan penting bagi penyusunan kebijakan sistem pembayaran ke depan,” kata Sekda Rida Ananda.

Ia menjelaskan, percepatan digitalisasi di Payakumbuh sejalan dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Pemko Payakumbuh langsung membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada April 2021 dan menetapkan road map serta rencana aksi ETPD pada September 2022.

“Kita bergerak cepat karena digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.

Dalam implementasinya, Pemko Payakumbuh menggandeng Bank Nagari sebagai bank RKUD untuk mempercepat integrasi sistem pembayaran.

Sejak akhir 2018, database pajak daerah telah terintegrasi secara host to host dengan sistem perbankan sehingga pembayaran pajak daerah dapat dilakukan secara nontunai.

“Penguatan database pajak menjadi fondasi utama. Tanpa data yang terintegrasi, digitalisasi tidak akan berjalan optimal,” terangnya.

Pada Juni 2022, Payakumbuh meluncurkan QRIS Dinamis untuk pajak daerah dan menjadi daerah pertama di Sumatera Barat yang menerapkannya.

Melalui sistem tersebut, nominal tagihan langsung tercantum pada kode QR sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui telepon seluler tanpa perlu ke teller atau ATM.

Namun, keterbatasan limit transaksi QRIS Dinamis mendorong pemko mengembangkan Virtual Account Dinamis Pajak Daerah yang diluncurkan pada akhir 2025.

“Kita terus melakukan penyempurnaan sistem. Ketika ada kendala, kami hadirkan solusi agar pelayanan tetap optimal,” ujarnya.

Dalam pengembangan itu, sistem pembayaran disesuaikan dengan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) dari Bank Indonesia.

Setelah melalui proses asesmen bersama Bank Nagari, Payakumbuh menjadi kabupaten/kota pertama di Sumatera Barat yang memperoleh sertifikat penerapan SNAP BI sebagai mitra pembayaran pajak daerah.

Di sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pemko menggencarkan sosialisasi melalui kolektor di setiap kelurahan serta memberikan insentif pembebasan denda bagi wajib pajak yang membayar melalui QRIS.

“Kita mendorong perubahan perilaku masyarakat agar beralih ke sistem digital. Edukasi dan insentif menjadi bagian dari strategi tersebut,” kata Rida.

Sejak 2023, program tersebut mencatat rata-rata 2.500 objek pajak terbayar dengan capaian sekitar Rp150 juta atau 10 persen dari total realisasi PBB setiap tahun.

Pada akhir 2025, pemko bersama Bank Nagari juga menghadirkan program cashback untuk pembayaran PBB-P2 melalui Nagari Mobile.

Sementara itu, digitalisasi retribusi daerah dilakukan secara bertahap di sejumlah organisasi perangkat daerah.

Dinas Koperasi dan UKM menerapkan pemungutan retribusi pasar menggunakan POS Android sejak 2021.

Dinas PUPR mengintegrasikan pembayaran retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Nagari Portal Payment sejak Juni 2023.

Dinas Pendidikan menjalankan sistem auto debet untuk retribusi pemanfaatan aset sejak 2024.

Selain itu, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengintegrasikan pembayaran nontunai pada fasilitas olahraga daerah sejak 2024.

Dinas Pertanian menerapkan QRIS untuk retribusi pasar ternak dan rumah potong hewan pada 2025, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggunakan QRIS untuk layanan sedot kakus sejak Juli 2025.

Pemko Payakumbuh juga mengembangkan Sistem Informasi QRIS Dinamis Retribusi Daerah (SIMQRISDA) sejak 2023 untuk menghasilkan kode QR dengan nominal otomatis sesuai tagihan.

“Kita membangun sebagian besar sistem ini dengan tenaga teknis internal ASN. Dengan begitu, kita dapat menyesuaikan sistem secara cepat jika ada perubahan regulasi,” jelasnya.

Ia menyebut capaian Indeks ETPD (IETPD) Payakumbuh berada pada kisaran 96,3–97 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 90,39 persen.

“Digitalisasi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga membangun transparansi dan akuntabilitas. Setiap rupiah yang masuk ke kas daerah harus bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
[03.40, 6/3/2026] +62 822-8348-1663: Pemko Payakumbuh Gelar Gerakan Pangan Murah


Payakumbuh (Minangsatu) - Pemko Payakumbuh menggencarkan stabilisasi pasokan dan harga pangan saat Ramadan dan menjelang dul Fitri 1447 Hijriah melalui Gerakan Pangan Murah yang digelar di Pasar Padang Kaduduak, Payakumbuh Utara, Kamis (05/03/2026).

“Kita terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan agar tetap terjangkau masyarakat, terutama saat terjadi gejolak harga seperti menjelang Ramadan dan Idul Fitri,” kata Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta melalui Asisten II Yasrizal.

Ia menegaskan, gerakan tersebut menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi pangan sekaligus memastikan kebutuhan pokok warga tetap terpenuhi dengan harga yang lebih ringan dibandingkan harga pasar.

Pemko Payakumbuh melalui Dinas Ketahanan Pangan menyediakan sejumlah komoditas strategis dengan harga subsidi, antara lain beras lokal Anak Daro, beras SPHP, telur ayam, gula pasir, bawang merah, dan minyak goreng.

Yasrizal berharap kegiatan itu mampu menciptakan stabilisasi harga di tengah masyarakat selama Ramadan.

“Kami ingin masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dengan aman dan harga yang wajar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, Edfidel Arda, menjelaskan pihaknya menggelar kegiatan tersebut untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan strategis sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih murah.

“Kami menyasar langsung masyarakat Kota Payakumbuh. Warga cukup menunjukkan fotokopi KTP agar program ini tepat sasaran,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan menyediakan beras lokal Anak Daro dengan harga Rp150.000 per 10 kilogram dari harga pasar Rp170.000, dengan stok 2.750 kilogram.

Beras SPHP dijual Rp60.000 per kemasan dari harga pasar Rp64.000 dengan ketersediaan 600 kilogram.

Telur ayam dijual Rp47.000 per tray dari harga pasar Rp53.000 dengan stok 275 tray. Gula pasir dipasarkan Rp14.000 per kilogram dari harga pasar sekitar Rp18.000 per kilogram dengan ketersediaan 275 kilogram.

Bawang merah dijual Rp20.000 per kilogram dari harga pasar Rp23.000 per kilogram dengan stok 275 kilogram. Sementara minyak goreng dipasarkan Rp29.000 per pouch dari harga pasar Rp31.400 per pouch dengan ketersediaan 275 pouch.

Edfidel menambahkan, kegiatan tersebut didukung dana CSR Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp10 juta.

"Harapan kita, dengan dukungan ini dapat memperkuat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara rutin ke depan," tutupnya.

Salah seorang warga, Fahmi Yurnita, warga Kelurahan Tigo Koto Diate, mengaku terbantu dengan adanya kegiatan tersebut.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemko Payakumbuh karena harga yang ditawarkan lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pemko Payakumbuh atas Gerakan Pangan Murah ini. Kegiatan seperti ini sangat membantu kebutuhan rumah tangga kami, apalagi menjelang Ramadan. Kami berharap program ini bisa rutin dilaksanakan,” pungkasnya.