Bencana Berulang Di Sumatera Barat Soroti Lemahnya Mitigasi, Bincang Rancak Desak Blueprint Mitigasi Dan Penanggulangan Bencana

Bencana Berulang di Sumatera Barat Soroti Lemahnya Mitigasi, Bincang Rancak Desak Blueprint Mitigasi dan Penanggulangan Bencana

Oleh: Nisa’atin Barkah (Rancak Publik)

Wilayah Sumatera merupakan salah satu kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam, khususnya bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem.

Di Sumatera Barat, sejumlah peristiwa bencana menunjukkan bahwa kesiapsiagaan dan mitigasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Berangkat dari kondisi tersebut, Rancak Publik pada Hari Sabtu (10/01/2026) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Bincang Rancak: Blueprint Mitigasi dan Penanggulangan Bencana di Sumatera” sebagai ruang refleksi bersama.

Bincang Rancak menghadirkan narasumber dari kalangan praktisi kebencanaan, akademisi, dan organisasi kemanusiaan untuk membahas urgensi ketersediaan blueprint atau kerangka kerja mitigasi bencana, khususnya di wilayah Sumatera Barat yang jelas dan terstandar. Blueprint mitigasi dinilai menjadi fondasi penting agar respons bencana tidak bersifat reaktif, melainkan siap dijalankan sebagai sistem kerja yang terintegrasi.

Persoalan kebencanaan di Sumatera Barat tidak berhenti ketika masa tanggap darurat selesai. Justru pada fase inilah berbagai persoalan mendasar muncul ke permukaan, mulai dari perlindungan kelompok rentan, lemahnya koordinasi, hingga ketiadaan arah mitigasi yang jelas dan berkelanjutan.

Dari perspektif kesehatan anak,Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), menyoroti tingginya angka stunting di Sumatera Barat dan menegaskan pentingnya intervensi gizi pada anak korban bencana. dr. Asrawati Nurdin merekomendasikan “bantuan MPASI bagi anak-anak terdampak bencana sangatlah penting, Karena seribu hari pertama kehidupan itu sangat menentukan.” Ia juga menyoroti pentingnya pencegahan kekerasan dan pemenuhan hak anak, termasuk penyediaan tenda ramah anak.

Dalam praktik di lapangan, ia menilai kondisi sering terbalik: “Yang justru mendapat fasilitas layak sering kali relawan, bukan anak-anak yang terdampak.”

Situasi ini menunjukkan bahwa edukasi dan standar perlindungan anak dalam bencana masih lemah, meskipun semangat membantu sangat tinggi.

Hidayatul Irwan seorang Praktisi Kebencanaan dari PMI Sumatera Barat, menyampaikan refleksi kritisnya. “Partisipasi masyarakat itu sangat tinggi, tapi pertanyaannya: apakah ini sudah cara yang tepat dalam penanganan bencana?”

Ia menegaskan bahwa bencana memang urusan bersama dan keterlibatan non-pemerintah terbukti memberi kontribusi nyata. Namun, ia mengingatkan bahwa tanggung jawab utama tetap berada pada negara karena telah diatur dalam undang-undang,meskipun masyarakat tidak pernah meminta penghargaan, pemerintah tetap wajib menghargai.

Dalam konteks pascabencana, ia menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, air bersih, dan terutama hunian sementara menjadi krusial. Lambannya penyediaan hunian sementara, meskipun anggaran telah tersedia, berpotensi melahirkan masalah baru. Keterlambatan hunian justru memunculkan kasus kekerasan seksual dan persoalan kesehatan reproduksi yang tinggi,” tegasnya.

Kritik paling tajam mengarah pada ketiadaan blueprint mitigasi bencana. dr. Andani Eka Putra mempertanyakan lambannya respons pemerintah sejak awal. “Kenapa hunian sementara harus menunggu satu bulan? Kenapa tidak langsung dibangun saat bencana?”

Ia menegaskan bahwa banyak hal sebenarnya bisa dikerjakan lebih awal jika perencanaan matang. “Masalah kita apa? Blueprint. Tanpa mekanisme yang jelas, setiap bencana kita gagap, padahal kita tidak hanya hari ini saja mengalami bencana alam,” ujarnya.

Kritik lain yang mengemuka adalah kecenderungan mitigasi yang masih terfokus pada tsunami. “Kita terlalu asyik bicara tsunami, padahal ancaman yang lebih cepat itu bencana hidrometeorologi,” katanya, seraya menyebut perlunya pemetaan wilayah rawan galodo dan longsor di Sumatera Barat.

Ini menjadi pengingat, ketiadaan data terbuka dan pemetaan risiko menjadi tanda bahwa pemerintah belum cukup tanggap terhadap ancaman yang nyata di depan mata.

Persoalan ini diperkuat oleh refleksi Hidayatul Irwan, dari bencana 2024 seharusnya sudah menjadi pelajaran besar. Namun hingga kini, evaluasi resmi penanganan bencana belum dipublikasikan.

“Ini masalah publik. Harusnya pemerintah menjadi inisiator untuk mengundang publik melakukan evaluasi bersama,” ujarnya.

Dalam menghadapi bencana kita memerlukan data yang jujur serta sistem informasi kebencanaan yang jelas.
Dalam konteks ini, bencana banjir dan longsor yang terus berulang di berbagai wilayah terutama di Sumatera Barat dinilai tidak dapat dilepaskan dari kerusakan kawasan hulu, alih fungsi lahan, serta aktivitas di sempadan sungai yang dibiarkan tanpa pengendalian.

Prinsip bahwa air akan selalu mencari jalur alaminya kembali menjadi pengingat bahwa banyak bencana bersumber dari kegagalan manusia menjaga ruang hidupnya. Ketika kita tidak mampu menjaga alam, maka alam pun tidak akan mampu menjaga kita

Diskusi publik ini menyimpulkan bahwa tanpa blueprint mitigasi yang jelas, keterbukaan data, serta koordinasi lintas sektor yang kuat, penanggulangan bencana di Sumatera Barat akan terus berjalan dalam pola darurat yang berulang.

Para narasumber menegaskan bahwa ketangguhan bencana tidak hanya bertumpu pada negara, tetapi harus dimulai dari individu, keluarga, dan komunitas. Diskusi juga menegaskan bahwa solidaritas masyarakat telah terbukti kuat dalam setiap bencana.

Namun, solidaritas tersebut harus berjalan seiring dengan tanggung jawab negara melalui perencanaan, pengawasan, dan kebijakan mitigasi yang berkelanjutan. Tanpa komitmen menjaga alam sebagai bagian dari ketangguhan bencana, risiko bencana akan terus meningkat dan kegagapan penanganan akan terus berulang.

Tayangan ulang Diskusi Publik ini tersedia melalui Kanal Youtube Rancak Publik