Belajar Dari Jawa Timur: Sumbar Perluas Pasar UMKM Melalui E-katalog

Jawa Timur (Minangsatu) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya memperluas pasar bagi UMKM di daerah itu salah satunya dengan memasukkannya ke dalam e-katalog sehingga seluruh OPD bisa berbelanja produk lokal sesuai aturan.

"Selama ini, OPD di daerah sulit melakukan pengadaan barang dan jasa dari UMKM atau vendor lokal karena tidak masuk dalam e-katalog. Kita carikan solusi agar mereka bisa masuk e-katalog lokal sehingga dapat diakses pemerintah dalam pasarnya makin luas," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy dihubungi dari Sumbar, Jumat (5/11/2021).

Untuk mewujudkan hal tersebut yang sesuai dengan aturan, Pemprov Sumbar perlu belajar dari daerah yang telah lebih dahulu menerapkannya. Salah satunya Jawa Timur. "Jawa Timur adalah daerah yang telah lebih dahulu dan berhasil melaksanakan system pengadaan langsung berbasis e-comers (marketplace). Kita perlu mempelajari keberhasilan itu untuk diterapkan di Sumbar," kata Audy.

Pemberdayaan UMKM yang menjadi fokus dan prioritas bagi Sumbar bisa terealisasi secepatnya karena dengan dioptimalkannya keberadaan e-katalog lokal dan marketplace akan menjadi jembatan bagi UMKM lokal Sumbar untuk bisa mengakses dana APBD ataupun APBN di Sumatera Barat.

Untuk itu diperlukan kesamaan visi dan langkah antara kebijakan dengan operator pengelola pengadaan serta vendor-vendor dari UMKM-nya. "Kita telah membawa beberapa pimpinan OPD Sumbar untuk belajar dan berbagi informasi/strategi ke Pemprov Jawa Timur guna menjadikan kebijakan daerah ini bisa lebih operasional dan diterima oleh masyarakat, khususnya UMKM," ujar Audy.

Audy mengatakan Sumbar memiliki potensi UMKM yang bisa menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Bahkan UMKM ini bisa menjadi mitra bisnis bagi banyak UMKM di provinsi lain dengan jembatan para perantau Minang yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Setidaknya tersedia alokasi belanja langsung Pemprov Sumbar yang bisa diakses oleh UMKM melalui mekanisme Belanja Langsung (marketplace) sebesar lebih dari Rp500 miliar, dan ini belum termasuk anggaran kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

Sementara itu Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sumbar, Doni Rahmat Samulo, mengatakan Pemprov Sumbar telah memulai upaya sebagaimana yang dilakukan oleh Jawa Timur. Namun saat ini ada beberapa kendala yang perlu dibenahi seperti bagaimana pola mengajak UMKM untuk bisa segera bertransformasi menjadi UMKM Go Digital dan aktif menghubungi Biro PBJ.

Selanjutnya diperlukan penyesuaian administrasi keuangan. "Jangan sampai niat baik untuk menyukseskan program digitalisasi nasional, namun bermasalah dalam dokumen akuntabilitas," katanya.

Hasil kunjungan ke Provinsi Jawa Timur diketahui,  setelah melaksanakan mekanisme belanja daring melalui platform Mbizmarket daerah itu mencatat transaksi yang dilakukan mencapai lebih dari Rp26 miliar dalam kurun waktu kurang dari setahun. Transaksi yang paling dominan adalah makan minum rapat, catering dan ATK. Pemprov Jatim terus mengembangkan pola ini dengan lebih melibatkan pemerintah kabupaten/kota yang ada di sana.

Kunjungan dengan agenda sharing informasi ke Jawa Timur yang dipimpin Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy Selasa (2/11) diikuti Kadis Pariwisata, Kadis Koperasi UMKM, Kadis Pertanian, Kabiro Adpim dan Kabiro PBJ.