Padang (Minangsatu) - Ketua DPRD Sumbar, Supardi meminta seluruh unsur terkait untuk mengawasi bantuan-bantuan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam perjanjian. Bantuan yang dimaksud, adalah untuk sektor perternakan. "Jika hal tersebut terjadi silahkan laporkan kepada DPRD dan dinas terkait," tegas Supardi saat diwawancarai akhir tahun.

Dikatakanya, mencairkan bantuan dari pemerintah tidak semudah membalikan telapak tangan bahkan ada pokok pikiran dewan yang diditipkan kepada dinas terkait. Harusnya apa yang disepakati itu lah yang diterima masyarakat.

Dia mengatakan anggaran bantuan yang digelontorkan bernilai miliaran rupiah, sehingga apa yang dijanjikan harus sesuai. Jika ada yang tidak memenuhi spesifikasi, yang ditegur pertama adalah kepala dinas oleh gubernur, bantuan-bantuan yang direalisasikan oleh pemerintah salah satunya bersumber dari uang pajak yang dibayar oleh masyarakat.

"Jika bantuan itu terkelola dengan baik dampaknya ekonomi akan membaik, maka penerimaan pajak untuk pemerintah pun meningkat," katanya.

Supardi mengingatkan bagi penerima manfaat jangan main tanda tangan saja kepada pihak ke-3 untuk memenuhi laporan administrasi, harusnya diperiksa terlebih dahulu.

Sementara itu anggota DPRD Sumbar Fraksi Gerindra, Hidayat mengingatkan rekanan yang ikut dalam proses tender harus bertanggung jawab jika ditunjuk untuk melakukan suatu pekerjaan. Masyarakat harus menerima apa yang telah dijanjikan. "Jangan asal menujuk rekanan, nanti imbasnya kepada kepala dinas," kata Hidayat.

Diwawancarai terpisah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemprov Sumbar, Erinaldi mengatakan persoalan tersebut merupakan hal yang telah diduga dikemudian hari. Memang ada beberapa kendala, salah satunya tidak sesuai spek teknis. Ini yang tidak diterima tim seleksi kita yang diterima hanya 40%, sehingga nantinya ada penggantian dari rekanan.