ASN Limapuluh Kota Diminta Netral Pada Pilkada 2024

ASN Limapuluh Kota Diminta Netral Pada Pilkada 2024

Limapuluh Kota (Minangsatu) - Pjs. Bupati Limapuluh Kota Ahmad Zakri kembali melaksanakan monitoring secara maraton. Kali ini, kegiatan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Kapur IX dan Pangkalan Koto Baru selama dua hari, (15-16/10/2024). Ia menyebut, monitoring digrlar dalam rangka persiapan Pilkada Serentak Nasional 2024.

Dalam kegiatan tersebut, Pjs. Bupati Ahmad Zakri didampingi Kepala Kesbangpol Elsiwa Fajri dan Kepala BPBD berdiskusi dengan sejumlah Camat dan Wali Nagari serta Pengawas Pemilu tentang kondusifitas keamanan, perkembangan suhu politik hingga berbagai masukan terkait kesiapan menghadapi Pemilihan Gubernur dan Bupati serentak yang diselenggarakan pada 27 November mendatang.

"Tugas dari Pjs sendiri adalah memastikan semua program dan kegiatan pemerintahan pejabat definitif dapat berjalan sebagaimana mestinya terutama aspek kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat," ujarnya.

Pjs. Bupati Ahmad Zakri menjelaskan, ada sejumlah tugas pokok yang diberikan oleh Kemendagri kepada Pjs diantaranya, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang jadi kewenangan masing-masing, memelihara Khamtibmas, memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada, membahas Perda, dan mengisi kekosongan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kami meminta ASN dan perangkat nagari bersikap netral, menjaga sikap profesional, tidak berpihak, serta menjaga integritas demi terciptanya suasana pilkada yang kondusif dan damai dalam menghadapi Pilkada. Netralitas ASN merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menciptakan pilkada yang aman serta lancar,” ujarnya.

Pjs. Bupati Ahmad Zakri menyatakan, suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak merupakan salah satu tugas utama Pejabat Sementara Bupati. Untuk itu, ia meminta kolaborasi seluruh pihak mulai dari KPU, Bawaslu, unsur Forkopimda, Camat, hingga Wali Nagari untuk mensukseskan ajak pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Kebersamaan seluruh stakeholder sangat dibutuhkan untuk mensukseskan Pilkada. Kami meminta potensi sekecil apapun yang menimbulkan masalah harus diselesaikan secepatnya bahkan cukup di nagari saja. Untuk pengurangan TPS, kami meminta KPU menempatkan lokasi TPS di wilayah strategis yang tidak menyusahkan masyarakat untuk datang pada hari pencoblosan," tambahnya.

Sementara itu, Camat Pangkalan Koto Baru Yudi Saputra menjelaskan, secara umum Kamtibmas didaerah itu saat ini cukup kondusif. Terdiri dari 7 nagari, Kecamatan Pangkalan memiliki jumlah DPT sebanyak 21.819 dengan total TPS sebanyak 47.

"Setelah terjadinya banjir yang melanda Nagari Pangkalan dan Gunuang Malintang, hal yang perlu kita waspadai bersama sewaktu hari pemilihan nanti adalah penentuan lokasi TPS. Kami meminta KPU berkoordinasi dengan Nagari perihal titik TPS agar seluruh masyarakat Kecamatan Pangkalan Koto Baru dapat terfasilitasi dalam Pilkada serentak 27 November nanti," pungkasnya.