Ada Kelompok Pendamping Desa Berdikari Di Pariaman, Terobosan Ini Harus Saya Lihat, Kata Menteri Desa

Pariaman (Minangsatu) - "Saya datang ini karena ada pengukuhan pendamping desa berdikari. Sesuatu terobosan baru yang luar biasa," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, dalam sambutannya saat pengukuhan di aula kantor walikota Pariaman, Jumat (24/7/2020).

Menurut Menteri Desa, adanya Kelompok Pendamping Desa Berdikari, ini harus dilihat langsung, tidak bisa hanya lewat vidcom (virtual). 

"Pasti ada Bupati Walikota tersinggung, lalu berupaya membuat hal serupa dengan ini," gurau Abdul Halim Iskandar, sekaligus memotivasi daerah lain.

Menteri Desa juga tegaskan saat ini dalam pembangunan Desa berdasarkan Millennium Development Goals (MDGs) yang bertujuan Pembangunan Milenium, sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000.

"Karenanya dalam konteks menurunkan angka kemiskinan, pembangunan desa berorientasi MGDs. Ada kategori desa sehat dan sejahtera, desa bersetara gender, desa air bersih, sanitasi, dan angka stunting (anak kerdil fisik dan otak-red) kita di desa-desa sangat tinggi," ungkapnya. 

Abdul Halim Iskandar juga katakan kenapa pembangunan desa berorientasi pada MDGs, agar dunia tahu bahwa desa di Indonesia itu setara kondisi perkotaan di berbagai negara di dunia.

"Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional, memajukan desa dalam upaya menangani penyelesaian isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan kelangsungan hidup bangsa," ujarnya. 

Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Drs.Syafrizal, MM menyampaikan berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menjadi salah satu jawaban permasalahan yang ada di Desa. 

"Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Desa dan kawasan pedesaan yang berkelanjutan sesuai dengan permendes PDT nomor 2 tahun 2016, pemerintah telah menetapkan target status kemajuan dan kemandirian Desa berdasarkan indeks Desa Membangun (IDM)," katanya. 

Gubernur juga menyampaikan, awalnya Sumbar, mencatat desa sangat tertinggal 51 desa/nagari, tertinggal 328 nagari, status berkembang 374 nagari, status maju 120 nagari, status mandiri sebanyak 7 nagari. 

Dana Desa yang telah diluncurkan sejak tahun 2015 s/d 2020 telah mencapai, Rp.4.304.747.315.000. (empat koma tiga triliun lebih)

"Dan saat ini ada penurunan dan peningkatan status nagari. Nagari sangat tertinggal tahun 2016 : 51, turun tahun 2020 : 4 nagari. Status tertinggal 2016 : 328, turun tahun 2020 : 66 nagari. 
Status nagari berkembang tahun 2016: 374, naik menjadi 2020 : 466 nagari,  status nagari maju 2016 : 120, naik tahun 2020 : 347 nagari, status nagari mandiri 2016 : 7 nagari, naik 2020 : 45 nagari," ungkapnya.

Walikota Pariaman Genius Umar, menyampaikan adanya kelompok pendamping Desa Berdikari, bermanfaat untuk sosialisasi upaya memudahkan dan percepatan pembangunan desa menjadi sehat dan sejahtera.