Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Nagari Good Governance Dan Clean Governance, Pemkab Solsel Tingkatkan Kapasitas Pemerintah Nagari

Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Nagari Good Governance dan Clean Governance, Pemkab Solsel Tingkatkan Kapasitas Pemerintah Nagari

Solsel (Minangsatu) - Pemkab Solok Selatan melalui Dinas Sosial PMD  Solok Selatan, melaunching kegiatan Jaga Desa/Nagari dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari se-Kabupaten Solok Selatan, dengan tema "Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Nagari Good Governance dan Clean Governance Menuju Solok Selatan Maju Dan Sejahtera".

Acara ini dibuka dan diresmikan langsung oleh Bupati Solok Selatan H. Khairunas di dampingi Wakil Bupati Solok Selatan H. Yulian Efi, di Hotel Axana Padang, Rabu (15/5/2024).

Acara tersebut juga diikuti Wali Nagari beserta perangkat, Bamus beserta anggota, dan dihadiri oleh Kepala OPD, dengan jumlah peserta sebanyak 750 orang.

Turut hadir, Ass Intelijen Kejati Provinsi Sumatera Barat Mustagpirin, Kabid Pemerintahan Nagari Provinsi Sumatera Barat Dasrianto Boy, dan Kasi Pidsus Kejari Solok Selatan Irvan Rahmadani Prayoga. 

Mengawali sambutannya, Bupati Solok Selatan, H. Khairunas mengucapkan terimakasih dan selamat datang  kepada  para Narasumber, yaitu Kejati Sumatera Barat, Kejari Solok Selatan, Dinsos PMD Provinsi Sumatera Barat, dan Dinas Sosial PMD Kabupaten Solok Selatan serta untuk Narasumber ESQ, Abu Syofyan.

"Semoga dengan momen ini, memberikan banyak pengetahuan serta pemahaman Kepada kita semua mengenai tata kelola Pemerintahan Nagari yang baik dan bersih di Kabupaten Solok Selatan," ujar Bupati Solsel.

Khairunas menyatakan Pemerintah Daerah perlu upaya yang maksimal agar program dan kegiatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas  Aparatur Desa/Nagari untuk memahami berbagai aturan dan regulasi terkait tupoksi nya masing-masing.

"Semenjak beberapa tahun yang lalu, desa dikucurkan dana milyaran sebagai strategi membangun daerah dari desa, namun kapasitas aparatur desa belum semuanya siap dan mampu mengelola dana milyaran tersebut," ungkapnya.

Desa juga diberikan hak dan kewajiban mengelola sumber daya keuangan untuk menjalankan roda pemerintahan, demi mewujudkan Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

"Alhamdulillah, beberapa waktu lalu kita juga didukung oleh berbagai pihak, termasuk dari kejaksaan dan stakeholder lainnya melalui Jaga Desa," sambung Khairunas.

Hal itu merupakan kolaborasi untuk melakukan pembinaan kepada desa/Nagari sebagi upaya preventif terhadap penyimpangan maupun kesalahan administratif dalam tata kelola Desa/Nagari.

Bupati berpesan agar seluruh peserta mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh supaya tidak salah langkah dalam mengambil Kebijakan di Nagari nantinya.

"Diharapkan kegiatan ini bisa menjadi pendorong/motivasi untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab demi tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat," pungkasnya.

Selain itu pemerintahan Nagari dan aparatur Nagari secara mandiri juga bisa belajar, sharing informasi dengan mengakses teknologi informasi maupun bertanya kepada pihak yang berkompeten.